Dua Nama Disebut-sebut masuk Daftar Reshuffle, Salah Satunya Moeldoko?

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kabinet Indonesia Maju. (BPMI Setpres)
Kabinet Indonesia Maju. (BPMI Setpres)

i

BACASAJA.ID - Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju terus menggelinding semakin kencang. Setelah dipastikan bakal terjadi reshuffle pada pekan ini, belakangan muncul kabar yang menyebut ada dua kementerian yang bakal dirombak, di luar Kemristekdikti,yang akan dilebur ke Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi.

Terkait hal ini, Ketua DPP PKB Faisol Riza membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, dua kementerian itu sedang dikaji. Menurut Faisol, dua kementerian itu adalah kementerian yang memang paling kencang disebut-sebut bakal dirombak.

Hanya saja, Faisol enggan menyebut apa saja dua kementerian di luar Kemendikbud dan Kementerian Investasi yang bakal di-reshuffle itu. Namun Ketua Komisi VI DPR RI ini mengungkapkan kalau dua kementerian ini sebelumnya juga pernah dikaji untuk di-reshuffle.

"Pos yang sempat juga dikaji pada reshuffle sebelumnya," ungkap Faisol, Rabu (14/4/2021).

Moeldoko aman?

Sementara itu, nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuai sorotan tajam sejak isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mengapung. Moeldoko diprediksi bakal ikut gerbong kementerian yang bakal dirombak. Soalnya, mantan Panglima TNI itu diktahui menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

Terkait hal ini, Pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Kacung Marijan menyebut, kendati nama Moeldoko santer disebut-sebut bakal dicongkel oleh Presiden Jokowi, tetapi posisi Moeldoko dinilai bakal dari gelombang reshuffle dan tetap sebagai Kepala KSP.

Amannya posisi Moeldoko, lanjut Kacung, karena pemerintah telah menolak hasil KLB Partai Demokrat. Dengan penolakan itu, permasalahan Partai berlambang bintang mercy itu telah selesai.

"Apalagi Pak Moeldoko juga sudah tidak omong soal Demokrat. Sejak ditolak sama sekali gak ngomong soal itu. Ini malah yang muncul TMII itu. Artinya apa, bahwa ini juga simbol Pak Moeldoko mengurusi pemerintahan bukan lagi ngurusi partai. Jadi, sebetulnya sinyal itu sudah selesai," tandas Kacung. (ktd)

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…