BACASAJA.ID - Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju terus menggelinding semakin kencang. Setelah dipastikan bakal terjadi reshuffle pada pekan ini, belakangan muncul kabar yang menyebut ada dua kementerian yang bakal dirombak, di luar Kemristekdikti,yang akan dilebur ke Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi.
Terkait hal ini, Ketua DPP PKB Faisol Riza membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, dua kementerian itu sedang dikaji. Menurut Faisol, dua kementerian itu adalah kementerian yang memang paling kencang disebut-sebut bakal dirombak.
Baca Juga: Wacana Reshuffle, PDIP tak Masalah PAN Masuk Kabinet, Bagaimana Nasib PKB?
Hanya saja, Faisol enggan menyebut apa saja dua kementerian di luar Kemendikbud dan Kementerian Investasi yang bakal di-reshuffle itu. Namun Ketua Komisi VI DPR RI ini mengungkapkan kalau dua kementerian ini sebelumnya juga pernah dikaji untuk di-reshuffle.
"Pos yang sempat juga dikaji pada reshuffle sebelumnya," ungkap Faisol, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga: Sore Nanti, Menteri Baru Dilantik Jokowi, Ada Nadiem dan Bahlil
Moeldoko aman?
Sementara itu, nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuai sorotan tajam sejak isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mengapung. Moeldoko diprediksi bakal ikut gerbong kementerian yang bakal dirombak. Soalnya, mantan Panglima TNI itu diktahui menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.
Terkait hal ini, Pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Kacung Marijan menyebut, kendati nama Moeldoko santer disebut-sebut bakal dicongkel oleh Presiden Jokowi, tetapi posisi Moeldoko dinilai bakal dari gelombang reshuffle dan tetap sebagai Kepala KSP.
Baca Juga: Enggan Komentari Reshuffle, Moeldoko Pasrah Keputusan Presiden
Amannya posisi Moeldoko, lanjut Kacung, karena pemerintah telah menolak hasil KLB Partai Demokrat. Dengan penolakan itu, permasalahan Partai berlambang bintang mercy itu telah selesai.
"Apalagi Pak Moeldoko juga sudah tidak omong soal Demokrat. Sejak ditolak sama sekali gak ngomong soal itu. Ini malah yang muncul TMII itu. Artinya apa, bahwa ini juga simbol Pak Moeldoko mengurusi pemerintahan bukan lagi ngurusi partai. Jadi, sebetulnya sinyal itu sudah selesai," tandas Kacung. (ktd)
Editor : Redaksi