JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengkritisi pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan yang ditujukan untuk mengetahui masyarakat yang layak menerima bantuan sosial itu dinilainya masih berantakan.
"Kalau saya bilang, DTKS itu acakadut. Memang ada oknum-oknum di pemerintahan itu di bawah yang mempertahankan (acakadut) itu," ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/03/2024) dikutip dari laman resmi DPR RI.
Baca Juga: Dinsos Surabaya dan PKH Gelar Bimtek Validasi Data Penerima Manfaat
Ia sendiri pernah mendapati ada orang yang punya rumah mewah hingga mobil tapi malah terdata di DTKS. Bahkan, orang tersebut, kata dia, dengan senang hati menerima bantuan meski bukan orang yang tidak mampu.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Imbau Warga Tertib Adminduk Demi Kelancaran Bantuan Sosial
Politisi Partai Golkar itu mengakui, pendataan dari ratusan juta masyarakat Indonesia bukanlah hal mudah. Komisi VIII sendiri ungkapnya pernah membuat Panitia Kerja (Panja) untuk mengatasi ruwetnya pendataan tersebut. Namun, sayang masih belum bisa menemukan titik terang.
DTKS, menurut John, adalah layaknya supermarket yang bermasalah. Di sana, kata dia, banyak persoalan yang kompleks. Meski begitu, Komisi VIII, kata John, akan terus berjuang mencari celah agar DTKS bisa tertata dengan baik.
Baca Juga: Bagikan Rp13 Miliar untuk 9.370 KPM, Eri Cahyadi: Gunakan untuk Hal Produktif
"Orang Kemensos kan juga terbatas. Ya, memang ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tapi kan PKH juga masih kurang. Inilah nanti yang mungkin akan kita cari celahnya bagaimana merubah DTKS ini agar terubarukan dengan baik," ujarnya. (*)
Editor : Redaksi
