BACASAJA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki aliran dana kasus korupsi Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.
KPK menduga, dana korupsi itu salah satunya dipakai untuk kepentingan Abdul Gafur Mas'ud dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Demokrat Beri Rekom Mas Dhito di Pilkada Kediri 2024, Ini Alasannya
Hal tersebut terbongkar ketika KPK memeriksa Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan.
"Mengenai adanya pertemuan dengan tersangka AGM terkait kegiatan musyawarah daerah pengurus daerah Partai Demokrat Kalimantan Timur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, dikutip Sabtu, (02/4/2022).
KPK pun mempunyai dugaan adanya bagi-bagi uang hasil korupsi Bupati Abdul Gafur untuk kalangan internal partai berlambang mercy, khususnya DPP Partai Demokrat.
Baca Juga: Meninggal di Usia 85 Tahun, Siapa Letjen TNI (Purn) TB Silalahi? Ini Profil dan Perjalanan Hidupnya
"Saksi juga dikonfirmasi pengetahuannya mengenai dugaan aliran sejumlah dana oleh tersangka AGM kepada pihak-pihak tertentu," terangnya.
Sebelumnya, saat ini KPK tengah mendalami sumber dan peruntukan suap yang diterima Abdul Gafur.
Gafur sendiri merupakan salah satu kandidat kuat ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.
Baca Juga: Soal Capres, Demokrat Kabupaten Probolinggo Siap Menangkan Anies Baswedan
Sementara itu, KPK sendiri mendapat perlawanan dari Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief atas pemanggilan dirinya.
Andi Arief mengaku belum mendapat surat pemanggilan dari KPK terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. (*/RG4)
Editor : Redaksi
