SURABAYA — Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi atas capaian Kepolisian Daerah Jawa Timur yang meraih Peringkat I Kepolisian Daerah Terbaik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan tersebut diserahkan pada momentum Hakordia 2025 di Yogyakarta, 9 Desember 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menilai capaian ini merupakan bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur berjalan semakin progresif. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja kolektif Polda Jatim yang terukur, profesional, dan akuntabel, terutama di bawah koordinasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
“Kinerja Ditreskrimsus yang memprioritaskan penanganan kasus secara cepat, transparan, dan berbasis data menjadi salah satu faktor utama Polda Jatim menduduki peringkat tertinggi secara nasional,” ujarnya di Surabaya, Selasa.
Achmad juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Kasubdit Tipikor Polda Jatim serta seluruh penyidik yang dinilai konsisten mengawal berbagai perkara hingga tuntas. Unit Tipikor, katanya, merupakan garda depan dalam memastikan proses hukum berjalan objektif dan bebas intervensi.
“Prestasi ini layak diapresiasi. Ini bukti nyata, bukan sekadar janji. Penanganan kasus yang cepat dan berdampak membuat masyarakat semakin percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan,” tegasnya.
Baca juga: DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara
Ia menilai keberhasilan tersebut membawa efek positif terhadap iklim pemerintahan di Jawa Timur, termasuk Surabaya. Ketika aparat penegak hukum bekerja dengan integritas tinggi, pemerintah daerah, menurutnya, turut terdorong memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, dan meminimalisir potensi penyimpangan.
Achmad menambahkan, penghargaan itu juga harus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin
“Momen Hakordia harus terus dikawal dengan keberanian kolektif menolak praktik-praktik koruptif, baik di birokrasi maupun kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia menutup dengan optimisme bahwa sinergi penegak hukum dan Pemerintah Kota Surabaya selama ini sudah berjalan baik. “Dengan prestasi Polda Jatim, langkah menuju pemerintahan yang bersih semakin terbuka lebar. Fraksi Golkar tentu memberikan apresiasi penuh dan berharap kinerja ini terus meningkat,” katanya. (dims)
Editor : Redaksi