SURABAYA – Harapan publik agar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan pembenahan pasca kegagalan Timnas U-23 di SEA Games 2026 Thailand kian memudar. Alih-alih menjadikan hasil buruk tersebut sebagai momentum evaluasi, PSSI justru menuai kritik setelah memutuskan menunda Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI di seluruh daerah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat PSSI tertanggal 10 Desember 2025 yang mencabut rekomendasi pelaksanaan kongres tingkat provinsi, termasuk Kongres PSSI Jawa Timur yang sedianya digelar Januari 2026. Padahal, proses pendaftaran bakal calon ketua PSSI Jatim telah ditutup pada 8 Desember 2025 dan hanya diikuti satu pendaftar, Raja Siahaan.
Baca juga: DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara
Keputusan ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni. Politisi yang akrab disapa Cak Toni itu menilai langkah PSSI jauh dari semangat fair play yang selama ini digaungkan dunia sepak bola.
“Fair play itu jargon universal sepak bola. Mestinya menjadi spirit semua pihak. Suporter sudah berbenah, klub mulai bertransformasi ke era industri sepak bola,” kata Cak Toni melalui unggahan di media sosial Facebook, Minggu (14/12/2025).
Namun menurutnya, keinginan berbenah hanya akan menjadi angan-angan selama masih ada kelompok yang bermain di level kebijakan demi mempertahankan posisi dan kepentingan pribadi.
“Hanya satu yang tidak berbenah. Siapa? Mungkin mereka yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegasnya.
Cak Toni juga menyindir alasan penundaan kongres yang dinilainya tidak masuk akal. Ia menyebut, setiap figur yang terpilih dalam kongres sejatinya bisa menyesuaikan dengan regulasi terbaru.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin
“Kalau ada figur yang mau menghidupi organisasi, cara paling gampang menghalanginya ya ditunda. Alasannya pun yang anak SSB usia 9 tahun saja tahu itu halusinasi,” ujarnya dengan nada satir.
Ia bahkan mengingatkan bahwa penundaan tanpa batas waktu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses regenerasi berjalan lancar.
“Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah demi kepentingan. Apalagi ini tanpa batas waktu. Ini janggal,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, surat PSSI bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi itu memutuskan menunda seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya hingga waktu yang belum ditentukan. PSSI juga akan menetapkan kebijakan sementara bagi asosiasi yang masa baktinya telah berakhir, serta menyeragamkan periode kepengurusan sebagai tindak lanjut Statuta PSSI 2025.
Baca juga: Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup
Dalam surat tersebut, PSSI mengemukakan sejumlah alasan penundaan, mulai dari bencana alam di Aceh dan Sumatera, rencana revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), hingga penguatan kerja sama lintas kementerian dan sosialisasi Statuta PSSI Edisi 2025.
Namun alasan-alasan itu dinilai mengada-ada oleh Cak Toni. Menurutnya, penundaan justru mencederai prinsip transparansi dan sportivitas dalam tata kelola sepak bola nasional.
“Mbanyol gak mari-mari,” ujar Cak Toni dengan logat khas Suroboyoan, menyindir alasan PSSI yang dinilainya terus berkelit. (dims)
Editor : Redaksi