Wakil Ketua DPRD: Banjir Masih Jadi Masalah Besar Pemkot Surabaya di 2026

Reporter : Redaksi
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni

SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Fathoni, menegaskan bahwa pengendalian banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang belum boleh dianggap selesai. 

DPRD mengingatkan, berkurangnya genangan di sejumlah titik tidak boleh menutup mata terhadap tantangan struktural yang masih membayangi Surabaya hingga 2026.

Baca juga: Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

“Surabaya ini memang belum selesai di 2025. Perencanaan dan pengerjaan pengendalian banjir masih akan berjalan sampai 2026, mulai dari u-ditch di kawasan permukiman, saluran-saluran besar, sampai rumah-rumah pompa,” tegas Fathoni.

Ia menilai, persoalan banjir di Surabaya bersifat sistemik dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Secara geografis, Surabaya berada di wilayah cekungan yang menampung aliran air dari daerah dataran tinggi seperti Malang dan Sungai Brantas, ditambah ancaman pasang air laut yang kerap diperingatkan BMKG. 

Kondisi ini, menurut DPRD, menuntut perencanaan jangka panjang yang konsisten dan terukur.

Baca juga: Pimpinan DPRD Surabaya Desak Spa di HR Muhammad Ditutup Permanen

Meski mengakui adanya perbaikan di sejumlah kawasan yang sebelumnya rutin tergenang, Fathoni menegaskan DPRD tidak akan berhenti pada pujian semata. Evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan program pengendalian banjir benar-benar efektif dan berkelanjutan.

“Memang ada lokasi yang dulu langganan banjir, sekarang sudah tidak. Itu patut diapresiasi. Tapi kami di DPRD melihatnya sebagai indikator awal, bukan alasan untuk menyatakan masalah selesai,” ujarnya.

Baca juga: Refleksi HJKS ke-733, Ketua DPRD Surabaya Soroti Pentingnya Pendidikan, Kesehatan, dan Hunian Layak

DPRD, lanjut Fathoni, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak tersendat oleh keterbatasan anggaran maupun perubahan prioritas politik. Skema pembiayaan alternatif yang disusun bersama Pemkot menjadi krusial, namun harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan di lapangan.

“Kami susun pembangunannya bertahap dari awal tahun ini sampai 2027. Targetnya jelas, di 2028 seluruh infrastruktur jalan dan penanganan banjir sudah tuntas. Ini akan terus kami kawal, karena dampaknya langsung ke keselamatan dan kenyamanan warga,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru