JAKARTA- Anggota DPR RI Habib Aboebakar Alhabsyi mengapresiasi sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026). Namun, dia meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Habib secara khusus menyoroti capaian swasembada delapan komoditas pangan utama, implementasi biodiesel B50, serta pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Nomor 2 Tahun 2026.
Baca juga: Prabowo Puji Jenderal Sigit: Pantas Capai Puncak Tertinggi Polri karena Prestasi
Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Meski demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya diukur dari capaian di tingkat regulasi maupun program.
"Memperhatikan pidato presiden tadi, saya mengapresiasi capaian swasembada delapan komoditas pangan utama, implementasi biodiesel B50, dan pengesahan UU PPRT Nomor 2 Tahun 2026 sebagai langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat," kata Politisi Fraksi PKS ini.
Dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan tersebut di lapangan. Pengawasan diperlukan agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
"Namun, tentunya kita perlu mengawasi implementasinya di lapangan agar dampak positif kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, dan pekerja domestik secara berkelanjutan," ujar Anggota Komisi III tersebut.
Dukung Efisiensi BUMN
Habib juga menanggapi rencana Presiden Prabowo melakukan efisiensi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah disebut berencana memangkas jumlah BUMN dari 1.074 perusahaan menjadi sekitar 300 perusahaan.
Dia menilai gagasan tersebut menarik, terutama jika diarahkan untuk memangkas lini bisnis yang tidak produktif dan memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
"Ini sebenarnya ide menarik. Tentunya kita mendukung pemangkasan lini bisnis yang tidak produktif demi menyelamatkan keuangan negara," kata Anggota BKSAP DPR RI itu.
Namun, dia mengingatkan pemerintah agar proses efisiensi BUMN dilakukan secara transparan dan memiliki perencanaan yang jelas.
Menurut dia, pemerintah perlu menyerahkan peta jalan atau roadmap efisiensi BUMN kepada Komisi VI DPR RI. Dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan proses restrukturisasi tidak mengabaikan kepentingan pekerja maupun aset negara.
"Meski demikian, pemerintah wajib menyerahkan peta jalan (roadmap) yang transparan ke Komisi VI DPR RI untuk menjamin hak-hak pekerja yang terdampak serta memastikan aset negara dikelola secara akuntabel tanpa korupsi," ujarnya.
Minta Indikator 121 Kebijakan Transformatif
Selain persoalan pangan dan BUMN, Habib meminta pemerintah menjelaskan secara terukur capaian 121 kebijakan transformatif yang disebut telah berjalan selama 663 hari kerja.
Dia menilai setiap klaim keberhasilan kebijakan pemerintah perlu disertai indikator yang jelas dan dapat diverifikasi publik.
Baca juga: RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global
"Dari pidato tadi, penting untuk pemerintah memberikan penjelasan indikator keberhasilan dari 121 kebijakan transformatif yang diklaim telah berjalan dalam 663 hari kerja ini," katanya.
Habib menyarankan pemerintah segera menyampaikan laporan evaluasi berbasis data kepada komisi-komisi DPR yang berkaitan dengan masing-masing kebijakan.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sekaligus memastikan program pemerintah tidak berhenti pada klaim pencapaian.
"Sebaiknya pemerintah segera menyerahkan laporan evaluasi berbasis data ke masing-masing komisi terkait, guna memastikan bahwa klaim transformasi tersebut benar-benar membawa perubahan struktural yang adil bagi perekonomian daerah dan masyarakat di akar rumput," tutur Habib.
Dengan demikian, dia menilai keberhasilan transformasi ekonomi dan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah kebijakan yang telah diterbitkan atau dijalankan, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. (dpr.go.id)
Editor : Redaksi