Hiburan Surabaya Siap Dibuka, Diatur Pertemuan Bos RHU dan Wali Kota

bacasaja.id
Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto

BACASAJA.ID - Pemkot Surabaya berencana melakukan relaksasi Rekreasi Hiburan Umum (RHU). Saat ini sudah memasuki tahap finalisasi.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengungkapkan revisi Perwali ditargetkan segera selesai.

Baca juga: DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

Sebelumnya, Perwali No 67 Tahun 2020 belum dmembolehkan RHU beroprasi selama masa pandemi Covid-19.

Nantinya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bakal mengumpulkan para pengusaha RHU untuk melakukan sosialisasi standart operasional prosedur (SOP) dalam peraturan Perwali.

"Pak Wali akan memimpin langsung pertemuan itu dengan para pengusaha, dijadwalkan hari Selasa (23/3/2021)," terang Irvan, Minggu (21/3/2021).

"Kami berharap mereka menyosialisasikan pada anggota. Kami juga minta saran atas SOP," lanjutnya.

Baca juga: Pemkot Surabaya Buka Cross Musea Pertiwi 2026, Suguhkan AI, Wayang, dan Perjalanan Hidup Manusia dari Lahir hingga Akhir

Pemkot Surabaya juga akan memberikan bahan-bahan SOP dan meminta masukan serta tanggapan dari para pelaku usaha.

"Ada masukan dan poin-poin yang wajib ditaati dan ada konsekuensi logis. Selasa akan diajak bertemu. Rabu sudah selesai Perwali nya," jelasnya.

Lanjutnya, kata Irvan, terkait wacana deposit sebesar Rp 100 juta, ia menjelaskan  sedang dalam tahap pengkajian.

Baca juga: Motorola Solutions Resmikan Learning Center di Surabaya, Dorong Transformasi Industri dan Keamanan Digital

"Untuk wacana deposit itu, memang ada dan kita masih godok terus. Tapi ada konsekuensi lain jika melanggar protokol kesehatan, bukan hanya deposit, termasuk pengenaan denda dan sanksi administrasi," katanya.

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP Linmas ini menegaskan, jika Pemkot Surabaya berupaya mengedepankan protokol kesehatan secara ketat, bukan hanya untuk pengunjung tetapi juga untuk pengunjung.

"Tentunya kita akan bekerjasama dengan Dinas Kesahatan untuk melakukan tracing kepada karyawan dan wajib membentuk satgas mandiri. Pastinya kita juga memonitor itu," tandasnya. (byta)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru