Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis 4 Juni 2026 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. “Kepada para tersangka langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” katanya.
Menurut Budi, mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Serta melanggar Pasal 12B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi atau penerimaan lainnya.
Budi menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti unsur tindak pidana korupsi. “Para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum artinya semua unsur sudah terpenuhi,” katanya.
KPK menyebutkan dugaan penerimaan uang dalam perkara tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan tindak pidana itu terjadi saat Silmy Karim menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada periode 2023-2024.
Meskipun demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci konstruksi perkara maupun jumlah uang yang diterima para tersangka. “Nanti kami akan sampaikan pada konferensi pers,” ucapnya.
Usai menjalani pemeriksaan, Silmy sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Dia tidak menjawab berbagai pertanyaan wartawan saat digiring menuju mobil tahanan.
Selain Silmy, tersangka lainnya adalah Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam. Kemudian Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, serta Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji.
Selanjutnya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Dua tersangka lainnya yaitu Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi, dan staf Subdirektorat Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. Lokus area terkait dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. (rri)
Editor : Redaksi
