Ini Isi Kesepakatan Politik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra usai Pertemuan Tertutup Dua Sekjen

bacasaja.id
Suasana pertemuan PDIP - Gerindra.

BACASAJA.ID - Pertemuan antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP PDIP akhirnya menelurkan kesepakatan politik, Selasa, 24 Agustus 2021.

Hasto mengungkapkan, kesepakatan politik itu adalah dua partai bakal mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Dicopot Sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono: Tegak Lurus Megawati

"Kalau untuk Pemilu 2024, kami punya ideologi yang sama yaitu komitmen terhadap Pancasila. Maka nanti setelah pandemi dilewati, ada momentumnya, ada waktunya untuk itu," sebut Hasto usai pertemuan, Selasa (24/8/2021).

Hasto menambahkan, fokus kedua partai sekarang ini yaitu kepentingan rakyat dan keselamatan bangsa dan negara yakni dengan berkonsentrasi pada penanggulangan pandemi Covid-19.

"Pandemi ini berkaitan dengan hajat orang banyak. Berkaitan dengan keselamatan bangsa negara. Itu yang jadi fokus pertemuan ini," urai Hasto.

Baca juga: Said Abdullah: Kasus Hasto Tidak Ada Kaitannya dengan Ketum PDIP, KPK Harus Proporsional

Setali tiga uang dengan Hasto, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun membeberkan fokus pertemuan yang terdiri dari dua hal yang antara lain, pertama, mengenai perlunya dukungan terhadap pemerintah oleh kedua partai dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dan yang kedua adalah kesepakatan antara PDI-P dan Gerindra untuk bekerja sama menjaga Pancasila sebagai benteng ideologi negara.

Ahmad Muzani juga menegaskan, keselamatan rakyat serta persatuan negara berada di atas segala-galanya.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Siap Hadapi Proses Hukum di KPK

"Itulah alasannya mengapa kami berdua cuma bicara soal ini. Karena ini adalah hal yang paling mendesak dalam kita bernegara dan berbangsa," ujar Muzani.

Seperti yang sudah diketahui bersama, PDIP dan Gerindra adalah sama-sama partai pendukung pemerintah usai kedua partai saling bersaing dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 lalu. Hubungan kedua partai ditengarai akan terjalin hingga Pemilihan Presiden 2024. (rg4)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru