SURABAYA - Belasan massa Gerakan Selamatkan Jawa Timur (Gas Jatim) berunjuk rasa mendesak agar Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang juga tangan kanan Gubernur Jatim Khofifah ditangkap. Masaa berunjuk rasa di depan gerbang Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jalan Gentengkali, Surabaya, Senin (13/3/2023).
Dengan membawa seperangkat sound system menggelegar, massa pendemo yang dikoordinir M Musfiq ini menyuarakan protes dan desakan. Antara lain, meminta KPK transparan mengusut kasus dugaan penyimpangan di Diknas Provinsi.
Mereka juga membawa aneka poster dan spanduk, berisi protes dan desakan antara lain, ‘selamatkan pendidikan Jatim dari para koruptor, tangkap dan penjarakan Wahid Wahyudi, yang telah melakukan pencucian uang atas nama pendidikan.”
Dikawal sejumlah anggota Polrestabes Surabaya, massa aksi terus menyuarakan yel-yel protes ditujukan kepada KPK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
Tak hanya itu, massa juta melakukan salat ghoib sebagai tanda matinya jiwa Wahid Wahyudi, dalam mengurus pendidikan di Jatim. "Kita solati, kita solatinya matinya jiwanya , jiwanya telah mati,” ujar orator aksi, Musfiq.
Usai aksi berlangsung, kepada wartawan M Musfiq, mengatakan pihaknya juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak pilih tebang dalam penanganan perkara di Jawa Timur.
Bahkan, KPK diminta untuk transparan adanya penggeledahan di rumah oknum pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 17-18 Januari 2023 lalu.
Musfiq menambahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bukanlah sarang korupsi, sehingga KPK harus lebih transparan dalam penanganan perkara di Provinsi Jatim.
“Jangan sampai kabar penggeledahan di rumah oknum Plt Kadisdik Jatim bikin masyarakat bingung,” ujar Musfiq.
Musfiq meyakini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola sistem pendidikan agar lebih maju, produktif, dan berkualitas di Provinsi Jawa Timur.
Dia lantas ‘menggugat’ kenapa banyak temuan dalam LHP BPK terhadap Disdik Provinsi Jatim.
Data Gas Jatim, sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan (BPK) RI pada 2020 dan 2021, menyebutkan ada masalah dalam pengelolaan dana hibah, dana bantuan komite sekolah, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP).
"Temuan BPK juga menyebut ada dana hibah ke sekolah yang belum diketahui pemiliknya (diduga fiktif),” ujar Musfiq di sela aksi.
Terakhir Gas Jatim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap oknum pejabat Plt. Kadisdik Provinsi Jatim, mengusut tuntas kekayaan Wahid Wahyudi, dan jelaskan hasil penggeledahan di rumah pejabat Plt. Kadisdik Jatim.
Sebelumnya pada Senin (6/3/23) lalu di depan Dinas Pendidikan Jatim juga terdapat demo yang dilakukan Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA Jatim). Massa juga menuntut Plt Kadindik Jatim Wahid Wahyudi Ditangkap.
Beberapa minggu sebelumnya tepatnya 25 Januari 2023 puluhan anggota yang tergabung dalam LSM Pemantau Keuangan Negara atau PKN menggelar aksi di tiga lokasi berbeda di Kota Surabaya, salah satunya di depan kantor Inspektorat Jawa Timur. Mereka menggelar aksi dengan orasi dan membentangkan poster bertuliskan usut korupsi di Dinas Pendidikan Jatim.
Dalam orasinya, LSM PKN meminta kepala Inspektorat Jatim untuk melakukan audit dan pemeriksaan terkait adanya indikasi penyelewengan uang negara pada tahun tahun 2017, terkait pengadaan alat-alat bengkel di sekolah SMK se-Jatim salah satunya di SMK Kabupaten Sampang. (HD)
Editor : Redaksi
