JAKARTA - Penyusunan panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bukan sesuatu hal yang mudah karena hampir setiap negara juga sedang memikirkan pengaturan generative AI yang semakin berkembang.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar patria, dalam Focus Group Discussion tentang Kebijakan Teknologi AI di Indonesia, di Jakarta, seperti dilansir InfoPublik.id, Senin (27/11/2023).
“Di tengah kegalauan juga sejumlah negara apakah melanjutkan proses pengembangan AI yang generative AI ini, sehingga levelnya sampai otonomus yang manusia tidak campur tangan lagi, tapi mesin yang memutuskan. Ini bukan hal yang jauh tetapi sudah sangat dekat kalau kita lihat kemampuan AI,” kata Nezar Patria.
Wamen Nezar mengatakan, pemerintah sangat terbuka untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan (stake holder) terkait pedoman penggunaan AI agar bisa menjadi kesepakatan bersama dalam menghasilkan suatu kebijakan acuan.
Pedoman yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran (SE) Menkominfo ini akan dibahas dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat secara terbuka.
“Yang kami inginkan adalah SE ini dapat menjadi dasar peningkatan regulasi yang lebih komprehensif nantinya. Sehingga dapat lebih memberikan pelindungan bagi masyarakat kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut Nezar Patria mengatakan, Kementerian Kominfo melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari swasta maupun lembaga pemerintah dalam membahas pedoman atau panduan etika penggunaan AI di Indonesia.
Salah satunya adalah melalui diskusi forum grup atau forum group discussion (FGB) terkait kebijakan teknologi AI yang melibatkan perusahaan swasta dan lembga pemerintah.
“Saya berharap pertemuan hari ini kita semua dapat berdiskusi secara produktif dan konstruktif sehingga dapat menjadi pertimbangan kami dalam penyusunan kebijakan. Karena ke depannya kita perlu memikirkan satu regulasi yang legally binding, yang punya impact terhadap hukum yang lebih imperative,” jelas Wamenkominfo.
Menurut Wamen Nezar, hasil dari FGD bersama stakeholders akan menjadi masukan penting kepada pemerintah untuk menentukan arah kebijakan dan regulasi mengenai perkembangan AI ke depan.
“Jadi nanti mohon kalau ada masukan, review, catatan kritis dan memperkaya untuk membuat jadi lebih komprehensif sebaga sebuah panduan etik,” kata Wamenkominfo menandaskan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Staf Ahli Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana, Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi.
Selain itu hadir perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara serta Dewan Pers. Kemudian, mitra Kementerian Kominfo dari berbagai kalangan mencakup empat perwakilan institusi perguruan tinggi, 12 asosiasi, 13 industri dalam negeri dan global, serta tiga organisasi internasional. (*)
Editor : Redaksi
