SURABAYA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Gus Hans, memaparkan visi besar mereka dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat pada debat kedua Pilgub Jawa Timur 2024, Minggu (3/11/2024).
Dengan mengusung konsep “Jawa Timur Resik,” paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura tersebut berjanji akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari pemerintahan.
Risma menegaskan bahwa program unggulan mereka, yang disebut dengan “Resik,” merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Dia menjelaskan bahwa program “Resik” ini akan fokus pada reformasi birokrasi dengan prinsip good governance, yang berarti bersih, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan.
Menurutnya, birokrasi “Resik” merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, dan berkeadaban. (Baca juga: Pantau Langsung Kondisi Daerah, Risma Bakal Ngantor Keliling Kabupaten-Kota se-Jatim)
“Kami ingin mewujudkan Jawa Timur yang resik, artinya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Birokrasi harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga semua dapat berjalan sesuai harapan rakyat,” ungkap Risma.
Lebih lanjut, salah satu poin utama yang ditekankan oleh Risma dalam program “Resik” adalah memastikan layanan publik yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Dia menyadari bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang luas, dengan banyak wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya membawa layanan publik hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara merata.
“Kami berencana untuk menghadirkan layanan publik hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa perlu pergi jauh-jauh ke pusat kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Risma juga menuturkan bahwa mereka akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung program ini, sehingga setiap warga dapat mengakses layanan pemerintah dari tempat tinggal mereka tanpa harus kesulitan.
Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, masyarakat akan dapat memantau penggunaan anggaran dan jalannya program pemerintah secara langsung.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Dengan menggunakan teknologi informasi, semua yang kita laksanakan dapat dipantau oleh masyarakat. Kami ingin masyarakat tahu bagaimana anggaran digunakan dan mereka bisa turut mengawasi,” jelasnya.
Sementara itu, calon Wakil Gubernur Gus Hans juga menekankan pentingnya mengubah birokrasi di Jawa Timur agar lebih berorientasi pada pelayanan publik. Gus Hans menegaskan bahwa esensi dari birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan mempersulit.
“Birokrasi seharusnya memudahkan, bukan menghambat masyarakat dalam mengakses layanan publik. Kami ingin memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur berfungsi sebagai pelayan publik yang baik dan efektif,” tegas Gus Hans.
Dia juga menyampaikan rencana mereka untuk menerapkan merit system sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Melalui sistem ini, ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan penghargaan yang sesuai, sehingga mereka semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Gus Hans, pemberian insentif yang adil berdasarkan kinerja akan membuat ASN bekerja lebih baik dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Jika ASN bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan penghargaan sesuai prestasinya. Kami ingin semua ASN di Jawa Timur bersemangat untuk melayani rakyat,” terangnya.
Untuk itu, sebagai bentuk komitmen dalam mendekatkan diri pada masyarakat, Gus Hans menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan berkantor di Grahadi, tetapi juga akan hadir di berbagai daerah di Jawa Timur.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di berbagai wilayah tanpa adanya hambatan birokrasi yang sering kali mempersulit proses penyampaian aspirasi.
“Kami juga akan turun ke seluruh Bakorwil di Jawa Timur. Kami ingin memastikan pelayanan yang kami berikan dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkas Gus Hans. (yol/pr)
Editor : Redaksi
