JAKARTA- DPP PDI Perjuangan (DPP) memutuskan pecat 27 kader dinilai melakukan pelanggaran saat Pemilu, Pilpres, dan Pilkada 2024. Namun daftar lengkap siapa saja yang dipecat, PDIP baru mengumumkannya pada 17 Desember 2024.
"Nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keteranggnya dikutip Kamis, 5 Desember 2024.
Baca Juga: Said Abdullah: Kasus Hasto Tidak Ada Kaitannya dengan Ketum PDIP, KPK Harus Proporsional
Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan sanksi pemecatan puluhan kader itu pada 17 Desember mendatang. Sanksi itu dijatuhkan setelah pihaknya melakukan mekanisme internal.
Hasto belum mau mengungkap daftar nama-nama kader yang akan diberikan sanksi tersebut. Namun, kata dia, mereka dinilai telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon lain di pemilu, bermain dua kaki, hingga tak menjalankan instruksi partai.
"Ya mendukung calon lain. Termasuk kemudian kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan," terang Hasto.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Siap Hadapi Proses Hukum di KPK
Hasto juga belum menyampaikan tegas apakah dari 27 nama tersebut, termasuk di dalamnya Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Pada kesempatan itu, Hasto hanya menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi kader PDIP sejak mencalonkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024.
Baca Juga: Ketua DPP PDIP Said Abdullah Sebut Agenda Strategis Ini Jadi PR Pemerintahan Prabowo
Menurut dia, Jokowi telah keluar dari garis partai mencalonkan putranya mendampingi Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo-Gibran saat ini adalah Presiden dan Wakil Presiden RI setelah memenangkan Pilpres 2024.
"PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat kartu tanda anggota (KTA) Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan AD/ART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti," tandas Hasto. ***
Editor : Redaksi
