SURABAYA - Viral temuan dugaan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di dekat Eco Wisata Mangrove Gununganyar, Surabaya memantik reaksi keras dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Ia meminta Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi.
Temuan HGB laut itu diinformasikan oleh akun X, @thanthowy, berdasarkan data situs resmi bhumi.atrbpn.go.id dengan tiga titik koordinat yang jelas.
Dikhawatirkan HGB laut tersebut Surabaya Waterfront Land (SWL) yang sempat masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Pemerintahan Jokowi.
Arif Fathoni mencium ada yang tidak beres. Sebab, selama ini kawasan laut timur Surabaya secara empiris tidak ada bangunan apapun.
"Modus seperti tanah oloran yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN sebelumnya memang pernah terjadi. Modus ini kemudian digunakan sebagai jaminan di bank," kata Toni di Surabaya, Selasa (21/1/2025).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan bila benar HGB diterbitkan di kawasan laut, hal tersebut merupakan pelanggaran serius. Secara prosedur, HGB hanya bisa diterbitkan jika terdapat bangunan di lokasi.
"Kalau laut dimasukkan dalam pemberian hak, sepatutnya BPN segera membatalkan pemberian hak tersebut," tandas Toni.
Arif melanjutkan, penerbitan HGB di kawasan perairan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013, yang telah melarang pemanfaatan ruang di perairan.
"Selain bertentangan dengan putusan MK, penerbitan HGB ini juga tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan," ujarnya.
Karena itu, Toni meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri kebenaran informasi ini.
"Jika dibiarkan, ini akan melukai asas keadilan rakyat. Bisa jadi masyarakat di masa depan berbondong-bondong mengajukan permohonan hak di setiap pantai yang ada di Surabaya," ungkapnya. (*)
Editor : Redaksi
