Anggota DPRD Jatim Minta Pemda Tak Naikan PBB Lahan Pertanian dan Perkebunan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPRD Jawa Timur, Samwil
Anggota DPRD Jawa Timur, Samwil

i

SURABAYA - Anggota DPRD Jawa Timur, Samwil menyebut bahwa saat ini yang menjadi persoalan hingga mengakibatkan protes dari masyarakat seperti terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Jombang Jawa Timur adalah dari beberapa tahun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak naik, namun langsung melonjak harganya berlipat-lipat. Sementara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah lama dinaikkan.

Samwil optimis masyarakat tidak akan keberatan dengan kenaikan PBB, jika ekonomi masyarakat sudah kuat, kenaikan tidak terasa.

"Sebenarnya pajak (PBB) tidak naik hanya menyesuaikan NJOP. Hanya saja, kenaikan PBN tidak bisa langsung di-trek sekian persen. Seperti di Pati 250%, ada 400% di Jombang. Mestinya bertahap, karena ekonomi warga masih lemah. Masyarakat tidak punya duit, tapi tanahnya banyak. Itu sangat terasa," kata Samwil dikutip dari laman resmi DPRD Jatim, Selasa (19/8/2025).

Aksi protes masyarakat Kabupaten Pati dan Jombang terkait kenaikan PBB lebih 200 % karena pemerintah daerah salah strategi dalam menaikkannya.

Samwil menyebut kenaikan PBB sebenarnya tidak masalah. Namun, pemerintah kabupaten harus cerdas, yakni bisa memilih dan memilah antara lahan pertanian dengan pemukiman. Pemerintah daerah seharusnya tidak menaikkan PBB lahan pertanian dan perkebunan.

"Semestinya yang dimaksud cerdas adalah pemerintah harus bisa memilih dan memilah. Untuk tanah pertanian dan perkebunan ya jangan dinaikkan," ujarnya.

Samwil mempertanyakan komitmen pemerintah yang ingin mensejahterakan petani dan memperkuat produk pertanian, tetapi pajak tanah melambung tinggi. Hal inilah yang membuat masyarakat keberatan dengan kenaikan PBB yang lebih dari dua kali lipat.

"Itu terjadi di daerah seperti di Pati dan Jombang," paparnya.

Politisi asal Partai Demokrat itu menegaskan, jika mengacu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemda harus menjalankan perintah dari pusat. Namun regulasi itu tidak dijalankan oleh sejumlah bupati atau walikota dalam menaikan pajak.

Menurutnya, kenaikan PBB boleh dinaikkan, jika diberlakukan untuk lahan pertanian atau perkebunan yang alih fungsi, atau diperjualbelikan. Bahkan, kenaikan bisa diberlakukan pada Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Itu bisa dinaikkan pajaknya dan BPHTB. Jika tidak alih fungsi maka jangan dinaikkan. Akhirnya masyarakat bawah tidak tertekan," pungkasnya. (*)

 

Berita Terbaru

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

JAKARTA- Polri mulai mendalami dugaan penyelundupan cip kecerdasan buatan (AI) produksi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) menuju China dengan menggunakan…

Ketua FKUB Kota Probolinggo Kenalkan Program Moderasi Beragama di Forum Nasional Mimika

Ketua FKUB Kota Probolinggo Kenalkan Program Moderasi Beragama di Forum Nasional Mimika

Rabu, 18 Nov 2026 10:30 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 10:30 WIB

BACASAJA.ID — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mendorong transformasi FKUB menjadi infrastruktur sosial perdamaian yang …

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

SURABAYA – Ditresiber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor d…

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…