JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar tunjangan perumahan anggota DPR dibatalkan. Permintaan itu merespons tuntutan rakyat.
"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan. Namun, yang harus menjadi perhatian ialah etik, empati, dan simpati
"Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak hak keuangan adalah bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai nilai etik, empati dan simpati," ungkap Said.
Said mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri. Setiap kebijakan yang diambil harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kinerja sebagai anggota dewan
Dia menyampaikan tak elok jika anggota DPR mendapat tunjangan yang besar di saat rakyat mempertanyakan kinerja para wakil rakyat. Di sisi lain, perekonomian rakyat serba sulit.
"Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," sebut Said.
Sebaliknya, jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan asrpirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. "Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga," ujar Said.
Dia menegaskan, ketiga nilai itu menjadi penting. Sebab, jiwa bagi gerak politik DPR bukan sekedar kesepakatan dan ketentuan legal formal.
"Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota anggota fraksi kami untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpanng dan tidak patut," kata Said. (*)
Editor : Redaksi
