Komisi B DPRD Surabaya Soroti Minimnya Anggaran Pelatihan dan Budidaya DKPP

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi B Agoeng Prasodjo
Anggota Komisi B Agoeng Prasodjo

i

SURABAYA-Bacasaja.id — Komisi B DPRD Kota Surabaya kembali menyoroti kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Dalam pembahasan anggaran tahun 2026, anggota Komisi B Agoeng Prasodjo menilai sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dinas tersebut masih belum maksimal, terutama dalam hal pelatihan dan budidaya ikan.

Agoeng mengungkapkan, anggaran pelatihan masyarakat yang disiapkan DKPP tahun ini hanya sekitar Rp300 juta. Jumlah tersebut, menurutnya, tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa.

“Anggaran pelatihan itu kecil, hanya sekitar Rp300 juta untuk 20 orang, tapi dilakukan 22 kali dalam setahun. Mestinya yang dicakup itu lebih banyak supaya masyarakat yang bisa ikut pelatihan semakin luas,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pelatihan dilakukan, agar masyarakat tidak sekadar menerima teori, tetapi benar-benar bisa mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi.

“Jangan hanya selesai pelatihan lalu selesai. Harus ada tindak lanjut, supaya pelatihan ini benar-benar memberdayakan,” imbuhnya.

Selain menyoroti pelatihan, Komisi B juga menyoroti adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan, seperti lele dan nila. Menurut Agoeng, program budidaya ikan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga seharusnya diperluas, bukan dikurangi.

"Tadi kan misalnya ada penambahan ikan, seperti lele dan nila, tapi malah dikurangi. Kami minta itu ditambah. Kalau bisa dimanfaatkan di setiap RT, pasti banyak yang mau berbudidaya,” tegasnya.

Agoeng menilai, pemberdayaan masyarakat melalui sektor ketahanan pangan dan pertanian merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, ia mendorong agar anggaran DKPP diarahkan secara lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Kalau bisa, anggarannya ditambah dua kali lipat agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (dims)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…