Komisi B DPRD Surabaya Soroti Minimnya Anggaran Pelatihan dan Budidaya DKPP

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi B Agoeng Prasodjo
Anggota Komisi B Agoeng Prasodjo

i

SURABAYA-Bacasaja.id — Komisi B DPRD Kota Surabaya kembali menyoroti kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Dalam pembahasan anggaran tahun 2026, anggota Komisi B Agoeng Prasodjo menilai sejumlah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dinas tersebut masih belum maksimal, terutama dalam hal pelatihan dan budidaya ikan.

Agoeng mengungkapkan, anggaran pelatihan masyarakat yang disiapkan DKPP tahun ini hanya sekitar Rp300 juta. Jumlah tersebut, menurutnya, tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai lebih dari tiga juta jiwa.

“Anggaran pelatihan itu kecil, hanya sekitar Rp300 juta untuk 20 orang, tapi dilakukan 22 kali dalam setahun. Mestinya yang dicakup itu lebih banyak supaya masyarakat yang bisa ikut pelatihan semakin luas,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pelatihan dilakukan, agar masyarakat tidak sekadar menerima teori, tetapi benar-benar bisa mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi.

“Jangan hanya selesai pelatihan lalu selesai. Harus ada tindak lanjut, supaya pelatihan ini benar-benar memberdayakan,” imbuhnya.

Selain menyoroti pelatihan, Komisi B juga menyoroti adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan, seperti lele dan nila. Menurut Agoeng, program budidaya ikan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga seharusnya diperluas, bukan dikurangi.

"Tadi kan misalnya ada penambahan ikan, seperti lele dan nila, tapi malah dikurangi. Kami minta itu ditambah. Kalau bisa dimanfaatkan di setiap RT, pasti banyak yang mau berbudidaya,” tegasnya.

Agoeng menilai, pemberdayaan masyarakat melalui sektor ketahanan pangan dan pertanian merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, ia mendorong agar anggaran DKPP diarahkan secara lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Kalau bisa, anggarannya ditambah dua kali lipat agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (dims)

Berita Terbaru

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

POLDA SULBAR  - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…