SURABAYA - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafii, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah puskesmas di Surabaya yang dinilai masih jauh dari standar pelayanan prima.
“Ada kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di puskesmas Surabaya. Ini jelas berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Imam usai rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas, Selasa (4/11/2025).
Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan laporan keuangan, hampir semua puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) justru memiliki tabungan ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Rata-rata dana mengendap di rekening puskesmas mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang tembus Rp2 miliar. Ironis, saat tenaga medis kurang, uang malah tidur di bank,” semprot Imam.
Karena itu, Komisi D mendesak agar dana tersebut segera dimanfaatkan untuk menutup kekurangan tenaga medis, tanpa menunggu formasi ASN baru dari pemerintah pusat.
“Daripada menunggu birokrasi panjang, kontrak saja tenaga medis sementara pakai dana simpanan itu. Itu uang masyarakat, bukan untuk ditimbun!” ujarnya tegas.
Politisi yang dikenal vokal itu juga menilai puskesmas BLUD semestinya lebih mandiri, tidak terus bergantung pada APBD.
“Kalau punya sisa dana, pakai untuk perbaikan fasilitas kecil, jangan semua dilimpahkan ke APBD. Sikap manajerial seperti ini harus diubah,” katanya.
Selain masalah anggaran dan SDM, Imam juga menyoroti minimnya transparansi layanan BPJS gratis di lapangan.
“Masih banyak puskesmas yang tidak menempelkan alur pelayanan BPJS gratis. Warga akhirnya bingung mau aktivasi atau nonaktifkan kartu. Harus ada petunjuk jelas di ruang tunggu, bukan sekadar lisan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan susu gratis bagi balita berkebutuhan khusus yang sempat dikeluhkan warga karena berbeda merek dari resep dokter.
“Ini soal ketepatan layanan. Jangan asal ganti merek tanpa koordinasi dengan dokter rujukan,” ujarnya.
Imam memastikan DPRD akan terus mengawasi ketat pemanfaatan dana BLUD dan peningkatan kualitas layanan dasar di seluruh puskesmas Surabaya.
“Ada puskesmas yang dulu dianggap buruk, tapi setelah disidak dan dibenahi malah berpendapatan tinggi. Ini bukti, potensi besar itu ada — asal mau dikelola dengan niat dan transparansi,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi