SURABAYA — Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, yang menegaskan kembali urgensi kehadiran shelter khusus HIV di kota ini. Ia menyebut, meski angka kasus HIV terus meningkat—bahkan mulai banyak muncul pada kelompok usia remaja—hingga kini Pemerintah Kota Surabaya belum menyediakan fasilitas aman untuk penanganan dan pendampingan para penyintas.
Imam mengingatkan bahwa persoalan semakin pelik setelah sejumlah lembaga pendamping HIV di Surabaya kesulitan pendanaan sejak bantuan internasional dihentikan.
“Setahun lalu kami sudah mewanti-wanti. Tapi sampai hari ini belum ada satu pun shelter yang disiapkan,” ujarnya.
Dampak Serius pada Penanganan Tersangka Razia LGBT
Situasi tersebut, kata Imam, berdampak langsung pada penanganan beberapa tersangka dalam razia pesta LGBT yang dilakukan aparat beberapa waktu lalu. Ia menerima laporan bahwa sebagian dari mereka dinyatakan positif HIV namun ditempatkan dalam satu sel bersama tahanan lain.
“Ini pelanggaran serius terhadap prinsip pemisahan tahanan, dan ancaman kesehatan yang nyata,” tegasnya.
Imam menilai langkah paling logis adalah menangguhkan penahanan para tersangka hingga tersedia ruang aman yang layak. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan kejahatan dengan risiko tinggi yang membuat mereka berpotensi kabur atau menghilangkan barang bukti.
“Kembali ke keluarga dulu. Proses hukum tetap berjalan, tapi keselamatan harus dijaga,” katanya.
Ancaman Kesehatan Publik Lebih Luas
Imam menekankan bahwa persoalan ini bukan menyangkut satu kelompok saja, melainkan ancaman kesehatan publik bagi seluruh tahanan.
“Ini bukan soal moralitas. Ini kesehatan publik. Jika tertular, dampaknya permanen,” ujarnya.
Desak Pemkot Bergerak Cepat
Dengan kemampuan fiskal Surabaya sebagai salah satu kota besar, Imam menilai pemkot semestinya mampu bertindak lebih cepat dan responsif. Ia mendesak agar shelter khusus HIV segera diwujudkan dan tata kelola penanganan tahanan dengan penyakit menular diperbaiki.
“Jangan ditunda lagi. Shelter ini kebutuhan mendesak. Ini soal melindungi hak hidup orang,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
