SURABAYA - Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya menilai bahwa peningkatan kualitas sanitasi di kota ini tidak boleh berhenti pada capaian bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF). Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utowo, dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Cahyo menggarisbawahi bahwa status ODF yang berhasil diraih Surabaya merupakan hasil panjang dari edukasi dan pembangunan fasilitas sanitasi di masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tahap berikutnya lebih menuntut kesiapan yang jauh lebih serius.
“Sanitasi yang aman dan berkelanjutan menjadi target berikutnya. Tanpa pengelolaan limbah domestik yang baik, akses air bersih bagi warga tidak akan terjamin,” ujarnya.
SPALD-S Butuh Edukasi Menyeluruh dan Skema Biaya yang Bersahabat
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah implementasi SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat). Menurut Cahyo, program ini hanya akan berjalan optimal jika masyarakat memahami manfaat dan kewajiban yang menyertainya.
PKS menilai, kewajiban pengurasan tangki septik setiap tiga tahun masih terasa berat bagi sebagian warga karena biayanya yang tidak kecil. Karena itu, PKS meminta Pemkot hadir dengan kebijakan yang lebih berpihak.
“Pemerintah kota perlu memberikan alternatif tarif yang terjangkau dan tidak menjadi beban baru bagi keluarga berpenghasilan rendah,” kata Cahyo.
Penguatan Kelembagaan Sanitasi Harus Lewat Kajian Mendalam
Mengenai wacana pembentukan UPT atau BUMD khusus yang menangani sanitasi dan SPALD, Fraksi PKS mengingatkan bahwa keputusan tersebut tidak boleh sekadar mengikuti tren.
Cahyo menegaskan perlunya analisis komprehensif agar lembaga yang dibentuk kelak tidak menambah masalah baru, terutama dari sisi pembiayaan.
“Struktur lembaga baru harus dipastikan efisien dan tidak menambah tekanan pada APBD,” ucapnya.
Pembangunan SPALD-T Wajib Memperhatikan Dampak Sosial dan Lingkungan
PKS juga memberi perhatian pada rencana pembangunan SPALD-T (Terpusat). Menurut mereka, proyek berskala besar seperti ini harus melalui perencanaan teknis yang matang serta melibatkan masyarakat sekitar sejak awal.
Cahyo menekankan bahwa kekurangan analisis dapat memunculkan ketegangan sosial maupun risiko lingkungan.
“Jika tidak direncanakan secara teliti, SPALD-T justru bisa menghadirkan persoalan baru, baik dari aspek sosial maupun ekologi,” tuturnya.
PKS Sambut Baik Penyesuaian Tarif Sewa untuk Lembaga Sosial
Dalam kesempatan yang sama, PKS juga memberikan pandangan terkait revisi Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Fraksi PKS mengapresiasi adanya penyesuaian tarif sewa sebesar 2,5% untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak warga berharap tarif sewa fasilitas daerah bisa lebih murah, bahkan dibebaskan untuk kegiatan sosial tertentu,” ungkap Cahyo.
Untuk kegiatan bisnis, PKS menilai perlu ada pembedaan tarif berdasarkan skala usaha. Khusus UMKM, tarif mesti dibuat sangat rendah agar tetap berpihak pada ekonomi rakyat kecil.
Status ‘Surat Ijo’ Perlu Kejelasan
Sebagai tambahan, Fraksi PKS meminta penjelasan lebih detail dari Pemkot mengenai posisi hukum dan keberlanjutan tanah yang selama ini dikenal sebagai “surat ijo”, terutama kaitannya dengan perubahan regulasi dalam Raperda baru. (dims)
Editor : Redaksi
