SURABAYA — Persoalan kemacetan lalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah titik strategis Kota Surabaya. Meski tingkat kepadatan dinilai belum separah Jakarta, kemacetan yang terjadi secara berulang tetap berdampak signifikan terhadap mobilitas dan produktivitas warga.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa kemacetan di Kota Pahlawan tidak bersifat merata, melainkan terkonsentrasi pada simpul-simpul tertentu yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi lintas sektor.
“Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya memang masih lebih baik. Namun kita punya beberapa titik kemacetan kronis yang terus berulang, seperti di Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo–Kalianak, serta sejumlah ruas yang sedang berlangsung proyek pembangunan,” ujar Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).
Bahtiyar menjelaskan, tingkat kemacetan biasanya meningkat signifikan pada jam sibuk pagi dan sore hari, terutama saat arus kendaraan dari dan menuju Surabaya–Sidoarjo saling beririsan. Kondisi tersebut diperparah ketika proyek infrastruktur berjalan tanpa diiringi skema rekayasa lalu lintas yang matang, seperti yang terjadi di kawasan Taman Pelangi.
“Setiap proyek seharusnya sudah disertai rencana pengaturan lalu lintas dan jalur alternatif sejak awal. Jangan sampai proyek berjalan, tapi manajemen lalu lintasnya tertinggal, sehingga justru menciptakan simpul kemacetan baru,” tegasnya.
Politisi ini juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan kemacetan. Menurutnya, peran Dinas Perhubungan perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif aparat kepolisian agar pengaturan lalu lintas di lapangan berjalan efektif.
“Pengendara biasanya lebih patuh jika pengaturan dilakukan oleh petugas resmi dan kepolisian. Ini bukan semata soal ketertiban, tetapi juga keselamatan bersama,” ujarnya.
Selain faktor proyek pembangunan, Bahtiyar turut menyinggung lonjakan kemacetan saat momen libur panjang dan long weekend. Kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik kerap mengalami kepadatan ekstrem akibat tingginya mobilitas kendaraan berat dari kawasan industri dan pergudangan.
“Penumpukan kendaraan bisa berlangsung berjam-jam. Bahkan ada warga yang membutuhkan waktu hingga empat sampai lima jam hanya untuk keluar tol. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat,” kata Bahtiyar.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar lebih proaktif menggandeng pelaku usaha dan perusahaan di kawasan industri, khususnya di Margomulyo, dalam upaya pengaturan lalu lintas.
“Perusahaan paling mengetahui pola keluar-masuk truk. Jika bisa disinergikan, misalnya melalui penyesuaian jam operasional atau pengawalan lalu lintas di waktu tertentu, dampaknya akan sangat signifikan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bahtiyar menegaskan komitmen DPRD Surabaya untuk terus mendorong kebijakan transportasi yang berpihak pada kepentingan publik. Ia menilai penanganan kemacetan harus dirancang secara preventif dan kolaboratif, bukan sekadar reaktif.
“Tujuan akhirnya jelas, warga tidak dirugikan. Mobilitas lancar, aktivitas ekonomi berjalan, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
