Tegas! Fraksi PDIP Kawal Kasus Kekerasan Anak di Surabaya Barat hingga Tuntas

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Budi Leksono bersama Abdul Malik dan Eri Irawan mengunjungi keluarganya KRN
Budi Leksono bersama Abdul Malik dan Eri Irawan mengunjungi keluarganya KRN

i

SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya mengutuk keras dugaan kekerasan terhadap anak berinisial KRN (4) yang terjadi di kawasan Surabaya Barat.

Fraksi menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum serta memastikan pemulihan korban berjalan menyeluruh hingga tuntas.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Budi Leksono menyatakan, kekerasan terhadap anak merupakan tindakan tidak manusiawi yang tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apa pun.

“Kami sangat berduka dan marah atas kejadian ini. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan biadab yang melukai nilai-nilai kemanusiaan. Ini tidak boleh terjadi di Kota Surabaya,” tegasnya, ketika ditemui Rabu (25/2/2026).

Budi bersama Bendahara Fraksi Abdul Malik dan anggota fraksi Eri Irawan mendatangi langsung kediaman korban untuk memastikan kondisi anak serta memastikan hak-haknya tetap terpenuhi. 

Fraksi menekankan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar empati, melainkan bentuk tanggung jawab politik dalam fungsi pengawasan di DPRD Kota Surabaya.

“Kami datang memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta hak-haknya sebagai anak secara utuh. Proses hukum harus berjalan tegas, dan negara tidak boleh absen dalam kasus seperti ini,” ujar Budi.

Seperti diketahui, korban diduga mengalami kekerasan fisik saat berada di sebuah kamar kos. Selain dipukul dan disundut rokok, korban juga diduga diberi makanan kucing sebelum akhirnya diselamatkan warga. Dua terduga pelaku telah diamankan pihak kepolisian.

Fraksi PDIP menegaskan akan mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan memberikan efek jera. Selain itu, fraksi juga mendorong pemulihan psikologis korban serta memastikan keberlanjutan pendidikannya.

Abdul Malik mengungkapkan, dalam pendampingan tersebut pihaknya menemukan korban belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses layanan publik.

“Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar administrasi kependudukannya segera diurus. Hak pendidikan dan layanan publik lainnya harus dipastikan tanpa hambatan,” ujarnya.

Tahun ini korban direncanakan masuk Taman Kanak-Kanak. Fraksi pun memastikan akan terus mengawal proses administrasi serta kebutuhan pendidikan anak tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji turut memberikan dukungan moral melalui sambungan video. Ia menyemangati korban agar tetap kuat dan tidak takut menjalani hari-hari ke depan. (*)

Berita Terbaru

Gandeng Pendamping PKH, Dinsos PPPA Kota Probolinggo Cegah Kekerasan dan Bullying Anak dalam Keluarga 

Gandeng Pendamping PKH, Dinsos PPPA Kota Probolinggo Cegah Kekerasan dan Bullying Anak dalam Keluarga 

Selasa, 20 Okt 2026 11:24 WIB

Selasa, 20 Okt 2026 11:24 WIB

PROBOLINGGO — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo memperkuat edukasi keluarga untuk mencegah kekerasan t…

Anggota DPD RI: Perundungan Anak Tak Bisa Dianggap Kenakalan Biasa, Deteksi Dini Harus Diperkuat

Anggota DPD RI: Perundungan Anak Tak Bisa Dianggap Kenakalan Biasa, Deteksi Dini Harus Diperkuat

Selasa, 20 Okt 2026 11:21 WIB

Selasa, 20 Okt 2026 11:21 WIB

SURABAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengajak keluarga, sekolah, dan pemerintah memperkuat upaya pencegahan perundungan terhadap anak. S…

Berikan Rasa Aman, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Turun Langsung Pengaturan Lalu Lintas Pagi

Berikan Rasa Aman, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Turun Langsung Pengaturan Lalu Lintas Pagi

Selasa, 20 Okt 2026 10:34 WIB

Selasa, 20 Okt 2026 10:34 WIB

SURABAYA - Dalam upaya memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar…

Kapolda Sulbar Sidak SPBU di Mamuju: Penyalahgunaan BBM Subsidi Akan Ditindak, Termasuk Jika Melibatkan Polisi

Kapolda Sulbar Sidak SPBU di Mamuju: Penyalahgunaan BBM Subsidi Akan Ditindak, Termasuk Jika Melibatkan Polisi

Selasa, 20 Okt 2026 07:45 WIB

Selasa, 20 Okt 2026 07:45 WIB

MAMUJU — Kapolda Sulawesi Barat turun langsung melakukan inspeksi mendadak di SPBU Pertamina di Mamuju untuk mencari akar persoalan penyaluran bahan bakar m…

Pertama Kali Mendalang, PB XIV Hidupkan Kembali Pusaka Wayang Pakubuwono IV di Karaton Surakarta

Pertama Kali Mendalang, PB XIV Hidupkan Kembali Pusaka Wayang Pakubuwono IV di Karaton Surakarta

Selasa, 20 Okt 2026 06:19 WIB

Selasa, 20 Okt 2026 06:19 WIB

SOLO - Sebuah momen istimewa mewarnai pagelaran Ringgitan Anggara Kasih di Karaton Surakarta Hadiningrat, Senin malam (19/10/2026). Sri Susuhunan Pakubuwana…

Sambut Hari Santri 2026, Fatayat NU Surabaya Ajak 100 Pelajar Napak Tilas Resolusi Jihad

Sambut Hari Santri 2026, Fatayat NU Surabaya Ajak 100 Pelajar Napak Tilas Resolusi Jihad

Selasa, 20 Okt 2026 06:15 WIB

Selasa, 20 Okt 2026 06:15 WIB

SURABAYA – Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya menggelar kegiatan Heritage Walk: Resolusi Jihad pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan y…