JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas dan pendidikan antikorupsi bagi lebih dari 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Peluncuran nasional tersebut diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6).
Program ini merupakan hasil kolaborasi KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Melalui sinergi ini, keempat institusi membangun ekosistem nasional penguatan integritas ASN sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, teknologi, maupun besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh integritas para aparatur yang menjalankan seluruh sistem tersebut.
“Lebih dari 6,7 juta ASN saat ini menjadi wajah negara yang ditemui masyarakat setiap hari. ASN hadir di kantor pelayanan publik, ruang kelas, puskesmas dan rumah sakit, hingga di balik kebijakan dan pembangunan yang memastikan negara hadir sampai ke pelosok,” ujarnya.
Menurut Setyo, kualitas kehadiran negara sangat ditentukan oleh cara ASN menjalankan tugasnya. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan dan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik.
Karena itu, pembangunan integritas aparatur membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, pencegahan, dan pembangunan budaya integritas yang dilakukan secara sistematis, masif, dan berkelanjutan.
“Yang kita bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu menjangkau jutaan aparatur negara secara luas dan konsisten,” kata Setyo.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
“Korupsi tidak selalu dimulai dari keputusan besar. Ia sering berawal dari kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Karena itu, pencegahan yang paling bermakna adalah yang mampu menyentuh kesadaran, membentuk karakter, dan mengubah perilaku,” tegasnya.
Setyo turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, LAN, dan BKN sebagai mitra strategis dalam pengembangan program ini.
“Keberhasilan program ini tidak mungkin dicapai oleh KPK sendiri. Saya berharap masukan atas program ini terus disampaikan sebagai bahan perbaikan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat budaya integritas ASN secara luas dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Program ini menjadi bagian dari gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang tidak hanya menanamkan nilai, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat budaya antikorupsi di birokrasi,” ujar Wawan.
Sebelum diluncurkan secara nasional, program ini telah diuji coba di 12 instansi, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah. Melalui Learning Management System (LMS) masing-masing instansi, program ini berhasil menjangkau lebih dari 56 ribu ASN dari berbagai jenjang.
Berbagai masukan selama masa uji coba dimanfaatkan untuk menyempurnakan materi, fitur, dan strategi pelaksanaan. Hasilnya, pembelajaran digital terbukti mampu menjangkau lebih banyak ASN secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
Pada tahap awal implementasi, program akan diterapkan di 10 instansi yang terdiri atas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, cakupan program akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi nasional penguatan integritas ASN.
Program E-Learning ASN Berintegritas menghadirkan enam modul interaktif yang dikemas melalui video, infografis, simulasi kasus, dan permainan edukatif. Seluruh materi dirancang dalam konsep “Labirin Integritas”, yang menggambarkan perjalanan ASN saat menghadapi berbagai dilema etika di dunia kerja. Peserta tidak hanya mempelajari aturan, tetapi juga dilatih mengenali risiko, mempertimbangkan aspek etis, dan mengambil keputusan yang tepat.
Untuk mendukung pemantauan, KPK juga mengembangkan dashboard INDATA yang memungkinkan pelaksanaan program dan capaian peserta dipantau secara terukur. Ke depan, sistem ini diharapkan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) milik BKN.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyambut baik peluncuran program ini dan menyampaikan rencana penerbitan surat edaran yang mendorong seluruh ASN di instansi pusat dan daerah mengikuti program tersebut.
“Peran pejabat pembina kepegawaian, termasuk sekretaris jenderal dan sekretaris daerah, menjadi krusial dalam memimpin implementasi serta memantau keikutsertaan ASN. Partisipasi pegawai nantinya akan dipantau secara berkala melalui sistem INDATA,” ujarnya.
Rini menambahkan bahwa keikutsertaan ASN dalam program ini juga akan menjadi bagian dari pengembangan talenta dalam kerangka 9 Kotak Manajemen Talenta (9-Box Talent Management) yang tengah dikembangkan Kementerian PANRB.
“Saya minta komitmen bapak ibu sekalian untuk selalu mendorong para pegawainya,” pungkasnya.
Melalui peran dan kewenangan masing-masing, KPK, Kementerian PANRB, LAN, dan BKN menegaskan pentingnya sinergi nasional dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan sebagai fondasi reformasi birokrasi dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (*)
Editor : Redaksi
