BACASAJA.ID - Rencana Pemkot Surabaya menaikkan 100 persen honor atau insentif ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menuai dukungan dari DPRD Surabaya. Bahkan, lembaga legislatif itu meminta eksekutif agar segera mewujudkan hal tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menaikkan kenaikan honor operasional RT, RW dan LPMK.
"Ujung tombak keberhasilan penanganannya COVID-19 itu terletak kepada RT, RW dan LPMK," kata Arif Fathoni yang akrab disapa Toni ini, Sabtu (10/4/2021).
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, RT menerima biaya operasional berjumlah Rp 550 tiap bulan, kini menjadi Rp 1 juta. Berikutnya, untuk RW semula tiap bulan menerima Rp 600 ribu, kini menjadi Rp 1.250.000 ribu dan untuk LPMK yang semula Rp 700 ribu menjadi Rp 1,5 juta per bulan.
Biaya operasional itu sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat agar ke depan dapat lebih menyayangi, menjaga serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tingkat RT, RW dan kelurahan.
Hanya saja, sambung Toni, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kenaikan honor itu bisa direalisasikan mengingat pembahasan APBD Perubahan belum dilakukan.
Toni sendiri punya harapan, Pemkot Surabaya bisa segera mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Surabaya 2021 supaya dapat lagsung dibahas secara bersama sama antara eksekutif dan legislatif.
Ditanya soal ideal kenaikan nomimal honor ketua RT, RW dan LPMK ini, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya menilai masih kurang, seharusnya menurutnya sekitar Rp3 juta per bulan.
Menurutnya menjadi ketua RT, RW maupun LPMK adalah medan pengabdian di masyarakat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah kota mengapreasiasi pengabdian masyarakat.
"Kami berharap pandemi segera berlalu sehingga PAD (pendapatan asli daerah) bisa terealisasi sesuai target," katanya. (tna)
Editor : Redaksi
