BACASAJA.ID - Panitia khusus (Pansus) LKPJ Walikota Surabaya akhir tahun anggaran 2021, menggelar rapat bersama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada Pimpinan Pansus soal capaian di tahun 2020, termasuk percepatan pelayanan yang bisa mendekati ketentuan Perda, yakni maksimal tujuh hari.
“Tapi memang masih ada yang belum sampai tujuh hari pada tahun lalu (2019), namun untuk tahun (2021) ini kita usahakan bisa maksimal tujuh hari,” ujar Agus Imam Sonhaji, Jumat (16/04/2021).
Pada tahun 2021, ada beberapa hal baru yang menjadi arahan dari Wali Kota, dengan membuat pelayanan yang bisa turun sampai mendekati masyarakat.
“Wali Kota memerintahkan agar semua permohonan harus selesai dan beres hingga tingkat kelurahan,” ungkapnya.
Ia kemudian menurunkan tim untuk ditugaskan di Kelurahan dalam progam pelayanan yang sudah di luncurkan siang tadi oleh Wali Kota Surabya bersama ketua Pengadilan Negeri (PN), di Lantai 2 Gedung Siola, Kota Surabaya.
“Bahwa untuk permohonan ganti nama yang nambah rasa, seperti agus menjadi Agus Imam Sonhaji dipanjangkan maka itu perlu PN,” jelasnya.
Sebelumnya, masyarakat harus menjalani sidang di PN hingga selesai, kemudian ke Dispendukcapil. Menurutnya, proses panjang dan melelahkan ini cukup merepotkan warga.
“Permohonan saat ini bisa masuk lewat kelurahan dan berkasnya langsung di verifikasi oleh staf kami, lalu dikirimkan lewat aplikasi sampai ke meja komputernya petugas di PN, kemudian memverifikasi,” paparnya.
Jika data sudah sesuai, maka bisa diajukan ke persidangan. Apabila berkasnya belum lengkap, akan diverifikasi kembali oleh pihak kelurahan.
“Ini namanya progam Layanan Intergrasi Admistrasi Kependudukan Dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,” ujarnya.
Untuk realisasi penyerapan anggaran akhir tahun 2020 mencapai 97 persen, sedangkan di tahun 2019 lalu hanya mencapai 94 persen.
“Untuk capaian kinerja hampir semuanya mendekati 100 persen,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya Akhir Tahun Anggaran 2020, Anas Karno mengapreasi program Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, yang terus mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi.
“Program ini tentunya mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perubahan dokumen yang diperlukan," ungkap Anas Karno.
Untuk itu, Anas berharap, progam tersebut bisa dilakukan penetrasi penyebaran informasi yang lebih progresif, sehingga masyarakat banyak mengetahui program tersebut, serta cara mengakses.
“Semoga bisa dilakukan penetrasi penyebaran informasi yang lebih progresif,” pungkasnya. (byta)
Editor : Redaksi
