Komisi E DPRD Jatim: Meski Berganti Bupati Tetap saja Lamongan Banjir

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono saat rakor bersama BPBD dan Pemkab Lamongan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono saat rakor bersama BPBD dan Pemkab Lamongan.

i

BACASAJA.ID - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap ada solusi solusi jangka panjang untuk menghentikan banjir di Lamongan. Mengingat bencana banjir ini selama ini belum terselesaikan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Lamongan, Selasa (8/6/2021).

"Kalau saya pribadi harus ada penanganan serius untuk menghentikan bencananya," tegas Artono politisi asal Fraksi PKS ini.

Dikatakannya, bencana hidrometeorologi itu selalu melanda kabupaten di pesisir Utara Jatim setiap tahunnya.

"Ini kan sudah melibatkan beberapa pemerintahan. Sudah gonta-ganti bupati. Tetap saja sampai sekarang problem bencana banjir tidak berhenti,"ujarnya.

Dirinya menyarankan, ada sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Bila memang soal anggaran membuat bendungan, harusnya pembicaraan soal itu bisa segera dilakukan.

"Karena ini bukan bencana yang tidak bisa ditangani, masih bisa ditangani, toh juga tahunan," tegasnya.

Kalau perlu, menurut dia, pemerintah berguru ke Belanda. Negeri Kincir Angin tersebut dianggap sukses merekayasa banjir, mengingat tempatnya yang berada di bawah permukaan laut.

"Terus bisa juga ke Belanda. Kita bisa minta konsultan di sana," ungkapnya.

Selama ini, diakuinya, peran pemerintah provinsi hanya membantu sesuai kewenangan. Legislatif mengintervensi bantuan dinas untuk penanganan pascabanjir. Kepada dinas sosial misalnya, penekanan terhadap dapur umum yang siaga tak henti terus dilakukan.

Kemudian badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang selalu diminta untuk melakukan mitigasi dengan baik. Tujuannya agar kerusakan bisa diminimalisir dengan baik.

"Tapi penyebabnya banjir ini juga perlu dicari solusinya,"pungkasnya. (kmf)

Berita Terbaru

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

POLDA SULBAR  - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…