BACASAJA.ID - Kebijakan sekolah atau pertemuan tatap muka (PTM) di Kota Surabaya, hingga saat ini belum menemukan titik terang. Hal ini diakibatkan oleh lonjakan kasus positif Covid - 19 di Kota Surabaya dan munculnya mutasi virus varian baru, yang membuat masyrakat semakin khawatir.
Belum lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mencatat, bahwa muncul kasus positif Covid - 19 pada anak-anak.
Dari permasalahan itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Hari Santoso meminta Pemkot Surabaya dan Dispendik untuk mengkaji ulang PTM jenjang SD dan SMP.
"Jika sekolah jadi dibuka, satgas mandiri sekolah harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan monitoring pada tenaga pengajar dan para siswa," tegas Hari, Minggu (27/6/2021).
Menurut Hari, harus ada skema pengawalan guru dan siswa dari rumah hingga sampai di Sekolah, dan begitu juga sebaliknya. Dimulai dari keberangkatan, tiba dilokasi atau sekolah, kegiatan belajar mengajar, hingga pulang ke rumah masing-masing untuk dipastikan aman dan sehat.
"Harus ada pemeriksaan yang berkelanjutan, kita takut kecolongan lagi," katanya.
Lanjutnya, kata Hari, bukan hanya satgas yang mandiri yang dibentuk oleh sekolah, tetapi juga satgas yang dibentuk oleh Pemerintahan.
"Seperti dari pihak kelurahan harus dilibatkan dan turun langsung ke lapangan, karena jika satu terpapar, maka dikhawatirkan perangkat sekolah juga terpapar," jelasnya.
Tapi, Hari mengaku jika mendapat masukan dari wali murid untuk menunda PTM, dikarenakan adanya lonjakan kasus positif Covid - 19.
"Karena mereka khawatir, maka dimunta untuk menunda PTM, serta meminta sekolah memaksimalkan pembelajaran daring. Harapannya, agar siswa tetap aman dan sehat," pungkas Hari.(byta)
Editor : Redaksi
