Demi Terbentuknya Kekebalan Komunal, HIPMI Jatim Dukung Vaksinasi COVID-19 Berbayar

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
 Ketua HIPMI Jatim Rois S. Maming.
Ketua HIPMI Jatim Rois S. Maming.

i

BACASAJA.ID - Vaksinasi gotong royong disebut dapat mengakselerasi terwujudnya kekebalan komunal atau herd immunity di kalangan masyarakat.

Lantaran itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menyokong sepenuhnya progam vaksinasi Covid-19 gotong royong alias vaksinasi mandiri (berbayar) baik untuk perusahaan maupun individu.

"Ini adalah waktunya kita bergotong royong. Mari bersama-sama melawan pandemi. Pemerintah telah dan terus menggelar vaksinasi gratis. Tentu, para pengusaha atau bagi yang mampu, silahkan menggunakan vaksinasi gotong royong untuk mempercepat kekebalan komunal," tutur Ketua HIPMI Jatim Rois S. Maming, dikutip Rabu (14/7/2021).

Rois menambahkan, vaksinasi gotong royong tersebut punya manfaat di tengah keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Dengan semakin banyak orang yang menerima vaksin, maka pontensi potensi penyebaran Covid-1 juga akan kian kecil.

HIPMI, sambung Rois, sebagai wadah para entrepreneur muda, mendukung vaksinasi gotong royong individu lantaran menyediakan opsi vaksinasi alternatif bagi warga yang mampu secara finansial.

"Kian cepat jangkauan vaksinasi ini diperluas, tentunya akan semakin hasilnya. Kekebalan komunal bakal terwujud, roda ekonomi bergulir, dan semua dapat membuka lapangan pekerjaan," harap Rois.

Rois meyakini, adanya vaksinasi gotong royong tak bakal mengganggu pelaksanaan vaksinasi gratis oleh pemerintah. Kedua program, baik yang berbayar maupun yang gratis, bakal saling mendukung demi tercapainya herd community.

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…