BACASAJA.ID - Anggota DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni berpendapat, penerapan PPKM darurat mempunyai dua sisi yang saling berhadapan.
Di satu sisi, kata Thoni, penerapan ini dilakukan guna memutus mata rantai pandemi Covid-19. Sayangnya, di sisi lain, PPKM darurat memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu soal ekonomi.
Baca Juga: Soal Pemkot Surabaya Nonaktifkan NIK Pasien TBC, Anggota DPRD: Bisa Langgar Hak Asasi
"PPKM darurat dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita mengalami kerugian ekonomi, tapi tujuan PPKM untuk menurunkan mobilitas masyarakat," katanya, Rabu (21/7/2021).
Melihat pada keadaan yang ada, dia pun berharap keputusan itu bisa ditindaklanjuti oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan solusi yang tepat.
Salah satu halnya, yakni membebaskan biaya PDAM bagi keluarga yang tergolong tidak mampu.
"Saya berharap Wali Kota Surabaya menggratiskan tagihan PDAM, setidaknya dua bulan mendatang untuk golongan keluarga yg memang tidak mampu," tegasnya.
Baca Juga: Legislator PDIP: Kawal Dana Kelurahan Surabaya Rp 509 Miliar!
Dengan begitu beban pengeluaran masyarakat bisa diminimalisir sebaik mungkin.
"Hari ini memang cukup terpukul ekonominya," terangnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan, Pemkot Surabaya harus lebih hadir lagi di tengah masyarakat.
Baca Juga: Usai Disidak Wawali Surabaya Armuji, Kini DPRD Panggil Pengusaha yang Diduga Tahan Ijazah Warga
Oleh karena itu, sekali lagi kata dia, penggratisan tagihan PDAM dirasanya biasa memberikan bantuan kepada masyarkat.
"Dan memberikan bantuan sosial segera dikucurkan paling tidak. Kalau ini dilakukan puncak beban masyarakat sedikit berkurang," pungkas Thoni. (byta/rg4)
Editor : Redaksi
