Perpanjangan PPKM, Pemkab Tulungagung Beri Bantuan, Data Penerima dari Perangkat Desa

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemberian bantuan secara simbolis pada masyarakat oleh Bupati Tulungagung.
Pemberian bantuan secara simbolis pada masyarakat oleh Bupati Tulungagung.

i

BACASAJA.ID - Pemberlakuan PPKM darurat di Tulungagung resmi diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. Hal itu setelah Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Pusat, Rabu (21/7/21).

Selepas mengikuti rakor ini, Maryoto jelaskan ada beberapa hal yang dipertegas dalam perpanjangan PPKM Darurat, sesuai Inmendagri nomor 22 tahun 2021.

“Penanganan terhadap covid-19 ini harus lebih instensif, baik dari segi aparatnya, Tracing, Testing dan treatment,” ujar Maryoto.

Apalagi saat ini Tulungagung menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Kedua, masyarakat harus lebih patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Pembatasan mobilitas dan penertiban bantuan sosial.

“Masyarakat yang sakit atau tidak bisa bekerja karena Covid-19 harus dibantu,” katanya.

Di PPKM darurat ini banyak bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah, mulai dari PKH, BPNT, BST, bantuan dari Kodim dan Polres.

Pada Rabu pagi, dirinya sudah menyalurkan bantuan secara simbolis di Desa/Kecamatan Boyolangu terhadap 68 ribu masyarakat Tulungagung berupa beras 10 kg.

Untuk itu, agar penyaluran bantuan ini merata, pihaknya meminta pada pemerintah desa melakukan pendataan dengan teliti.

“Dalam mendata ini Kepala Desa dalam mendata enggak keliru, yang berhak menerima malah enggak dapat,” katanya dengan tegas.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto menjelaskan pendataan dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial.

Lalu data ini dipadankan dengan data di Dispendukcapil agar tidak terjadi data ganda.

“Jadi datanya dari situ,” katanya.

Data ini usulan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa. Data yang diusulkan melalui musdes berasal dari TKSK dan data PKH.

Sayangnya mereka tak turun langsung ke lapangan, hanya meminta data dari perangkat desa.

“Koordinasi lah sifatnya, kan disitu (desa) ada operator desa, koordinasi disitu,” jelasnya.

Padahal banyak aduan dari masyarakat, penerima bantuan kebanyakan adalah orang yang dekat dengan perangkat desa, seperti saudaranya (t.ag/JP/rg4)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…