Deklarasi Pilkades Serentak Tulungagung, Bupati: Semua harus Patuhi Kesepakatan

Redaksi


Deklarasi Pilkades Serentak Tulungagung, Bupati: Semua harus Patuhi Kesepakatan

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menandatangani deklarasi damai Pilkades serentak.

BACASAJA.ID - Sebanyak 35 calon kepala desa (Cakades) di Tulungagung, manandatangani deklarasi damai pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2021, Minggu (27/11/21).

Selain Cakades, deklarasi ini juga ditandatangani oleh Forkopimda dan Forkopincam.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo selepas kegiatan itu mengatakan dengan deklarasi ini memberikan penegasan pada Cakades, Panitia pemilihan dan Forkopincam bisa melaksanakan Pilkades yang aman dan tertib.

"Apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam deklarasi, itu yang harus dipedomani," kata Maryoto.

Maryoto meminta dalam pelaksanaan Pilkades tidak terjadi perselisihan. Jikapun ada akan diserahkan pada penegak hukum.
Saat ditanyakan penyelesaian sengketa Pilkades, Maryoto mempersilakan menempuh jalur hukum.

"Silahkan lewat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto menjelaskan dari hasil pemetaan seluruh wilayah yang diselenggarakan Pilkades berada dalam tingkat kerawanan yang rendah.

"Tapi kita tidak boleh lengah, kita tetap siap mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," jelasnya.

Untuk penjagaan 14 desa itu, dikerahkan sekitar 1.300 personil.
Personil-personil itu merupakan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Linmas.

Personil-personil ini akan berjaga di tempat pemilihan suara, balai desa serta berpatroli.

Pihaknya tidak meminta bantuan dari Satbrimob untuk melakukan pengamanan.

"Tapi kita sudah minta bantuan ke Polres samping untuk menyiagakan pasukan," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Mujiharto di depan para cakade bilang agar tidak ada dendam selepas pelaksanaan Pilkades.

"Bisa saja nanti calon yang kalah dijadikan BPD," katanya.

Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades, masyarakat bisa menyampaikan ke Babinsa atau Babinkamtibmas. Atau mengadukan ke aparat penegak hukum. (JP/t.ag/rg4)