Plat Mobil RFH Milik Pelaku Penganiayaan Anak Anggota DPR Ternyata Tidak Terdaftar Di Kepolisian

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Plat nomor B 1146 RFH yang digunakan mobil pelaku penganiayaan
Plat nomor B 1146 RFH yang digunakan mobil pelaku penganiayaan

i

BACASAJA.ID - Polisi memastikan pelat nomor B 1146 RFH yang digunakan mobil pelaku penganiayaan terhadap anak anggota DPR Justin Frederick, ternyata tidak terdaftar resmi di kepolisian.

"Plat RFH yg di gunakan pelaku penganiayaan tidak terdaftar," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada merdeka.com, Minggu (5/6).

Namun, Hengki tidak menjelaskan lebih detail mengenai pelat nomor kendaraan yang tidak terdaftar tersebut. Alasan pelaku menggunakan pelat itu juga belum dijelaskan.

"Akan kita usut," singkatnya.

Untuk diketahui, pemukulan dipicu masalah serempetan. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.40 WIB di Tol Dalam Kota Jakarta , Sabtu (4/6).

Peristiwa bermula saat korban melintas dari arah Jakarta Timur. Sementara kendaraan dengan pelat nomor B 1146 RFH menerobos dari arah kiri.

Lalu pengemudi pelat RFH mendatangi kendaraan korban. Terjadi pemukulan. Atas kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian wajah. Luka di wajah bawah mata kanan, leher, di sekitar ketiak kanan, jari tangan, hidung, mulut, dan sekitar punggung.

Korban telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Tersangka berinsial FM juga sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka. Sementara pria yang juga diamankan dan dimintai keterangan berinisial AF.

"AF dan FM (inisial pelakunya)," kata Hengki.

Terungkap sosok penganiaya anak anggota DPR Fraksi PDIP, Justin Frederick ternyata anak Ketua Umum Pemuda Bravo Lima, Ali Fanser Marasabessy. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Pejuang Bravo Lima (PBL), Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

"Benar, yang bersangkutan Ketua Pemuda Bravo-5," ujar Fachrul kepada wartawan, Minggu (5/6).

Soal kasus penganiayaan tersebut, Fachrul enggan mengomentari lebih jauh. Mantan Menteri Agama ini menyerahkan sepenuhnya proses hukum di Polda Metro Jaya.

"Perkaranya sedang diproses di Polda Metro Jaya. Saya menyerahkan sepenuhnya untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Fachrul. (MRDK)

 

 

Tag :

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…