TULUNGAGUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung melakukan audiensi dengan Bupati Tulungagung.
Dalam audiensi itu, MUI meminta Pemkab serius memberantas tindakan asusial dan prostitusi online di tempat kost dan Hotel.
Selain pelaku prostitusi, pemilik tempat kost dan Hotel juga harus disanksi, sebab memberikan ruang gerak bagi bisnis haram ini.
Ketua MUI Kabupaten, KH Hadi Muhammad Mahfudz mengatakan, berdasarkan razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polisi beberapa minggu terakhir, berhasil menggaruk pasangan mesum di sejumlah kamar kost dan hotel.
Mirisnya di tempat kost bisa disewa per jam dengan dengan tarif 20 ribu.
“Karena kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, makanya kami melakukan pembicaraan ini dengan Pemkab Tulungagung, Kata KH Hadi Muhammad Mahfudz, Senin (27/6/22) malam.
Dari kondisi tersebut merupakan indikasi tempat kost dan hotel menjadi sarana tindak asusial dan prostitusi terselubung.
Geram dengan kondisi ini, MUI mendorong Pemkab memberi sanksi tegas terhadap pengelola tempat kost dan hotel.
Sebab menurutnya selama ini pemilik kost dan hotel tak pernah tersentuh sanksi tindak prostitusi dan tindak asusila.
Pihaknya meminta adanya peraturan daerah (perda) yang secara khusus membahas tindak asusila dan prostitusi di Tulungagung.
“Pihak penanggungjawab pengelola rumah kost dan hotel harus dikenakan sanksi, karena selama ini hanya penghuninya saja yang kena sanksi,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo berjanji menyanggupi permintaan dari MUI.
Salah satunya dengan memperkecil ruang gerak pelaku tindak asusila dan prostitusi online.
“Makanya kami lakukan gerakan seperti razia rumah kost hingga hotel untuk memberi efek jera. Nantinya pemilik juga akan diberi sanksi jika terbukti rumah kost atau hotelnya tidak berizin,” kata Maryoto Birowo.
Maryoto menerangkan menjamurnya rumah kost dan hotel di Tulungagung merupakan imbas dari berkembangnya wilayah Tulungagung. Kota marmer ini dikenal sebagai wilayah industri dan pelajar. ((JP/t.ag)
Editor : Redaksi
