SURABAYA, bacasaja.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 12,3 triliun, termasuk pembiayaan alternatif berupa pinjaman Rp 450,2 miliar dari Bank Jatim yang sepenuhnya diarahkan untuk penguatan infrastruktur.
Sejumlah proyek strategis disiapkan untuk mengatasi persoalan kemacetan, banjir, dan keterbatasan akses transportasi di berbagai kawasan.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela
- Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain:
- Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB): Rp 42,1 miliar
- Pelebaran Jalan Wiyung–Lakarsantri: Rp 130,2 miliar
- Penanganan banjir: Rp 179,3 miliar
- Pengerjaan drainase diversi Gunungsari: Rp 50,1 miliar
- Penerangan jalan umum: Rp 50,3 miliar
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, H. Buchori Imron, menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan ini.
“Infrastruktur adalah penggerak utama ekonomi kota. Dengan fasilitas yang semakin lengkap, mobilitas warga lebih lancar, distribusi barang lebih efisien, dan biaya logistik bisa ditekan. Ini berarti kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 17 September 2025
Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Cari Langsung Umik Terduga Pelaku Pungli PKL di Taman Bungkul Surabaya
DPRD Surabaya memastikan akan mengawal pelaksanaan proyek agar tepat waktu, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di kawasan perkampungan.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal mempercantik kota, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan Surabaya yang modern, bebas macet, minim banjir, dan nyaman untuk ditinggali,” tambah Buchori.
Baca juga: Soal Iuran RT/RW, Pemkot Surabaya Ingatkan Wajib Disetujui Lurah
Pemkot Surabaya berharap seluruh proyek dapat diselesaikan sesuai target pada 2025–2026, sehingga memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (dims)
Editor : Redaksi