Pasca Mutilasi Lidah Wetan, DPRD Dukung Pemkot Razia Kos-Kosan Besar-Besaran

Reporter : Redaksi
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri

SURABAYA – Warga Lidah Wetan, Surabaya Barat, dikejutkan dengan penemuan kasus mutilasi yang mengguncang rasa aman masyarakat. Peristiwa tragis ini langsung memicu respons cepat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tak menunggu lama, jajaran petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, kepolisian, hingga perangkat kecamatan dan kelurahan dikerahkan untuk menggelar razia kos-kosan di sekitar lokasi kejadian.

Langkah cepat ini bertujuan untuk memastikan keamanan lingkungan sekaligus memeriksa identitas penghuni kos yang berada di kawasan padat penduduk tersebut.

Baca juga: Polemik Sengketa Tanah Pogot: Pemkot Surabaya Sebut Hearing Tak Perlu, Kuasa Hukum Ahli Waris Melawan

“Kita harus bergerak cepat, jangan sampai ada rasa takut yang berkepanjangan di masyarakat. Razia ini juga menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata salah satu petugas Satpol PP yang ikut turun ke lapangan.

Langkah tegas Pemkot Surabaya mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri. Politisi yang dikenal vokal soal isu ketertiban ini menegaskan bahwa razia kos-kosan adalah langkah yang tepat.

Baca juga: DPRD Surabaya Dukung Rotasi 78 Pejabat Pemkot Surabaya, Komisi A: Harus Bekerja Lebih Keras!

“Ini langkah yang tepat. Razia kos-kosan harus rutin dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Keamanan warga adalah prioritas,” tegas Syaifuddin.

Menurutnya, kos-kosan kerap menjadi titik rawan apabila pendataan penghuni tidak dilakukan dengan baik. Ia mendorong Pemkot Surabaya memperketat regulasi pendataan penghuni kos dan melakukan pemeriksaan secara berkala. “Pemilik kos juga harus bertanggung jawab. Semua penghuni wajib terdata dan dilaporkan ke RT/RW serta kelurahan setempat. Koordinasi antara aparat dan warga harus diperkuat,” tambahnya.

Baca juga: Tanah Milik Warga Diklaim Aset Pemkot Surabaya, DPRD Sentul Satgas Anti-Mafia Tanah

Selain itu, Syaifuddin menilai kasus mutilasi ini menjadi pengingat pentingnya membangun kesadaran kolektif di masyarakat. “Tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Warga juga harus ikut peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jika ada hal mencurigakan, segera lapor. Jangan menunggu sampai terjadi kasus yang mengerikan,” ujarnya. (dims)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru