SURABAYA, bacasaja.id - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan pentingnya revitalisasi Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagai langkah nyata meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Ia menilai keberadaan TBM harus menjadi prioritas dalam upaya memperluas akses baca warga Surabaya.
“Hal ini sejalan dengan target dalam RPJMD yang menyiapkan 530 TBM di seluruh wilayah Surabaya,” ujarnya di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Baca juga: Dukung Penolakan Warga Barata Jaya, DPRD Surabaya Desak Audit Izin Toko Miras Spiritshaus
Namun, kata Azhar, dari jumlah tersebut baru sekitar 130 TBM yang aktif setiap hari, sementara sisanya belum berfungsi optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan jumlah petugas.
Untuk itu, ia mendorong agar pada tahun 2026 fokus utama Pemkot adalah mengaktifkan kembali TBM yang belum berjalan maksimal. “Ke depan, perlu memilih petugas TBM yang benar-benar punya komitmen mengawal dan menghidupkan TBM-nya,” tegasnya.
Azhar juga mengusulkan adanya evaluasi kinerja petugas TBM setiap tiga bulan guna memastikan efektivitas pengelolaan. Ia meminta dukungan dari pihak kelurahan agar petugas tidak terbebani pekerjaan tambahan seperti urusan administrasi warga.
Baca juga: DPRD Surabaya: Pejabat Pemkot Jangan Malas!
“Kuncinya ada di pihak kelurahan. Jangan sampai petugas TBM justru dibebani tugas lain yang membuat mereka tak fokus mengampanyekan minat baca,” ujarnya.
Politisi muda tersebut turut mengapresiasi prestasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya yang berhasil mempertahankan peringkat pertama nasional dalam bidang literasi dan kearsipan.
Ia juga menyebutkan bahwa 20 persen anggaran pendidikan Surabaya turut diarahkan untuk mendukung penguatan literasi dan fasilitas TBM.
Baca juga: Awal Tahun Ajaran Baru, William Wirakusuma Ingatkan Sekolah Fokus Tingkatkan Kualitas Pembelajaran
Terkait rencana digitalisasi perpustakaan, Azhar menjelaskan masih terkendala anggaran karena bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Ke depan, pihaknya menargetkan pada tahun 2027 setiap TBM dapat memiliki satu petugas tetap. “Saat ini baru ada 219 petugas plus satu koordinator. Jumlah ini jelas belum cukup untuk meng-handle 530 TBM yang sudah ada,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi