Pengacara Vena Naftalia Tegaskan Klaim Tinggal Puluhan Tahun Tidak Melahirkan Hak Kepemilikan

Reporter : Redaksi
Vena Naftalia

SURABAYA - Pengacara Vena Naftalia menegaskan bahwa klaim menempati rumah selama puluhan tahun tidak serta-merta melahirkan hak kepemilikan atas tanah atau bangunan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya klaim sepihak kasus Victor Sidharta, warga Jalan Donokerto XI/70 Surabaya  dari pihak penyewa yang bahkan berujung pada pelabelan pemilik sah sebagai “mafia tanah”.

Menurut Vena Naftalia, fakta hukum menunjukkan pemilik mengantongi dokumen kepemilikan lengkap dan sah, bahkan sejak masa eigendom. Sementara itu, pihak penyewa tidak dapat menunjukkan satu pun alas hak kepemilikan, selain klaim telah tinggal di lokasi tersebut sejak lahir.

Baca juga: Pemkot Surabaya Hadirkan Oase Ramah Anak dan Literasi Gratis di Taman Prestasi

“Dalam hukum pertanahan, hak atas tanah tidak lahir dari empati sosial, kondisi ekonomi, maupun lamanya menempati. Hak ditentukan oleh dokumen, proses hukum, dan pencatatan resmi,” tegas Vena.

Ia juga menyoroti narasi yang berkembang di tingkat lingkungan, termasuk pernyataan bahwa warga tidak mengurus surat karena “tidak punya uang”, sementara pemilik sah dianggap bisa mengurus karena “punya uang”. Menurutnya, narasi semacam ini berpotensi menyesatkan dan mereduksi sistem hukum pertanahan menjadi persoalan finansial semata.

Baca juga: Gaet 100 Peserta dari 38 Komunitas Mancanegara, Pemkot Surabaya Sukses Gelar Surabaya Kite Festival 2026

Vena menekankan bahwa pemahaman keliru tersebut dapat membahayakan kepastian hukum.

“Penguasaan fisik dalam jangka waktu lama tidak otomatis menciptakan hak. Kepemilikan tanah hanya dapat dibuktikan melalui alas hak yang sah dan tercatat secara resmi,” ujarnya.

Baca juga: Dongkrak Minat Baca Anak, Bunda Literasi Surabaya Tekankan Pentingnya Peran Keluarga

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada framing emosional yang mengabaikan prinsip hukum. Kepastian hukum pertanahan, kata dia, harus dijaga melalui kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku, bukan melalui klaim sepihak yang tidak berdasar. (dims)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru