SURABAYA – Akses layanan kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kota Surabaya, khususnya di wilayah pinggiran. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, saat meninjau langsung kegiatan bakti sosial cek kesehatan gratis yang digelar DPC Partai Gerindra Surabaya di Balas Klumprik, Kecamatan Karangpilang, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan yang diikuti lebih dari seratus warga ini menjadi upaya konkret untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan akibat jarak yang jauh dari pusat kota. Alif menilai, kegiatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Baca juga: Gerindra Peringatkan Hotman Paris, Tegaskan Presiden Prabowo Tak Intervensi Kasus Mantan Jampidsus
“Ini salah satu program yang digalakkan Pak Prabowo melalui DPC Gerindra. Di bawah kepemimpinan Mas Cahyo, DPC mengadakan bakti sosial di masing-masing daerah pemilihan. Khusus di Dapil 5, kami selenggarakan di Balas Klumprik untuk menjaring warga sekitar, terutama lansia, agar bisa mendapatkan pengecekan kesehatan gratis,” ujar Alif.
Program bakti sosial tersebut memang memprioritaskan warga lanjut usia (lansia). Menurut Alif, kelompok lansia di wilayah perbatasan kerap mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin karena keterbatasan akses dan jarak ke fasilitas kesehatan utama.
Baca juga: Dukung Penolakan Warga Barata Jaya, DPRD Surabaya Desak Audit Izin Toko Miras Spiritshaus
Selain memberikan layanan medis, legislator muda Partai Gerindra ini juga menyampaikan catatan kritis kepada pihak eksekutif. Ia menyoroti adanya potensi ketimpangan pengambilan sampel data kesehatan antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran seperti Karangpilang dan Lakarsantri.
Alif mengkhawatirkan klaim penurunan angka stunting maupun peningkatan kualitas kesehatan di Surabaya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di wilayah perbatasan.
“Walaupun sering disampaikan bahwa stunting di Surabaya menurun, bisa jadi sampel yang diambil hanya di wilayah tengah kota atau kecamatan besar. Di Dapil 5, khususnya Karangpilang dan Lakarsantri yang berbatasan langsung dengan kota lain, sampel data sering minim sehingga kita kurang mengetahui kondisi terbaru di lapangan,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Surabaya: Pejabat Pemkot Jangan Malas!
Ia pun berharap Pemerintah Kota Surabaya lebih progresif dan merata dalam melakukan pengambilan data kesehatan. Menurutnya, data yang akurat dan menyeluruh merupakan kunci agar kebijakan dan program kesehatan benar-benar tepat sasaran serta dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali.
“Pembangunan kesehatan harus berjalan seirama, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di wilayah ujung kota. Ini yang terus kami kawal bersama masyarakat,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi