SURABAYA— Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat dengan menerima berbagai keluhan dan curhatan warga terkait persoalan di lingkungan mereka.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian warga mulai dari Penerangan Jalan Umum (PJU), program rumah tidak layak huni (Rutilahu), Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Baca juga: Tanam 38.000 Mangrove, Pelajar Surabaya Ukir Prestasi International Young Eco-Hero Award 2026
Ajeng yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya menjelaskan, pelaksanaan SPMB tingkat SD dan SMP saat ini menggunakan skema berdasarkan usia dan jarak domisili melalui sistem desil 1 hingga 5.
Banyak warga mempertanyakan mekanisme penentuan desil serta peluang anak-anak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri.
“Sekolah swasta juga bisa menjadi alternatif bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Pemerintah juga memiliki peluang bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ajeng saat berdialog dengan warga.
Baca juga: Cegah Jalan Lingkungan Jadi Lahan Parkir, RW 1 Pucang Sewu Surabaya Terapkan Denda Rp500 Ribu
Dalam sesi curhat warga, sejumlah pertanyaan turut disampaikan terkait Program Indonesia Pintar (PIP), program tebus ijazah bagi keluarga kurang mampu, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah yang belum mendapatkan jatah program tersebut.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Ajeng juga mensosialisasikan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program swasembada pangan, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
Baca juga: Iskandar Kembali Dipercaya Jabat Ketua SMSI Kota Surabaya Periode 2026 - 2029
Menurut Ajeng, kegiatan reses dan serap aspirasi menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami ingin memastikan suara warga benar-benar tersampaikan dan menjadi perhatian bersama, terutama persoalan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (dim)
Editor : Redaksi