BACASAJA.ID - Memasuki pekan ketiga pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali, DPRD Jatim memberikan evaluasinya.
PPKM Darurat di Jatim dinilai hanya sukses mengurangi mobilitas masyarakat tapi gagal menurunkan sebaran Covid-19. Artinya, hasilnya tidak berbanding lurus.
Oleh karena itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengusulkan, jika pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021di Jatim, maka PPKM Darurat jilid II perlu dilakukan evaluasi total.
"Kenapa mobilitas masyarakat turun tapi sebaran kasus Covid-19 justru semakin banyak. Padahal bersamaan dengan PPKM Darurat juga digencarkan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity," sebut Kusnadi, Sabtu (17/7/2021).
Politisi PDI Perjuangan ini memahami, jika semakin lama PPKM Darurat diperpanjang, maka beban masyarakat untuk sekedar bertahan juga semakin berat. Sebab pembatasan dan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.
"Ini memang kondisi darurat dan melelahkan. Saya sebagai bagian penyelenggara pemerintahan provinsi Jatim meminta supaya aparat di lapangan jangan arogan dan kasar saat melakukan penertiban dan penegakan prokes," imbau Kusnadi.
Baca juga: Bidik Level 2, Pemkot Surabaya Tiru Strategi PPKM Berlevel Tingkat Kelurahan, Begini Detailnya
"Khususnya kepada para pedagang karena mereka menjadi tulangpunggung ekonomi keluarga," pintanya.
Ditegaskan Kusnadi, kebijakan pemerintah terkait kedaruratan dengan pembatasan ini adalah setengah hati.
Alasannya, karena pemerintah tahu tak sanggup menjamin kebutuhan rakyat sebagaimana amanat UU Karantina akibat keterbatasan anggaran.
Baca juga: Berakhir Hari Ini, PPKM Diperpanjang atau Tidak? Begini Ringkasan Pertimbangan Pemerintah
"Makanya aparat Satpol PP jangan arogan, sebab pemerintah juga tak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat jika harus dilakukan lockdown," tutur Kusnadi.
"Pilihannya adalah setengah-setengah. Pembatasan jalan, tapi aktivitas masyarakat juga tetap jalan" usul politisi asal Dapil Sidoarjo ini. (kmf/rg4)
Editor : Redaksi