KEPRI - Ibukota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, mengalami banjir parah - hampir semua tempat terendam air. Baik itu berasal dari air hujan yang turun berhari-hari maupun air laut yang meluap ke daratan.
Laporan hasil pantauan di lapangan, Rabu (25/1) menunjukkan lokasi yang parah sekitar pelabuhan dan beberapa lokasi rendah lainnya. Hal ini diduga akibat pembangunan drainase yang tidak memperhatikan elevasi permukaan lahan dan alur pembuangan air yang benar.
Menanggapi kondisi itu, Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS menyatakan bahwa itu menunjukkan lemahnya koordinasi dan integrasi yang harusnya dilakukan Gubernur Kepri. "Tanjungpinang itu ibukota Provinsi Kepri, setiap kali hujan deras banjirnya lebih parah dibanding daerah lain. Mestinya itu yang harus dicarikan solusi secara tuntas oleh gubernur - gak perlu berhalusinasi dengan megaproyek yang mustahil diwujudkan." kata Cak Ta'in.
Menurut mantan Dosen Unrika Batam itu seharusnya Tanjungpinang sebagai pusat Pemerintahan Provinsi memiliki utilitas, pemandangan dan tata kota yang baik dan teratur. "Umumnya pusat ibukota itu cantik pemandangannya, tatanannya tapi dan terhindar lah dari banjir hanya karena hujan deras," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang didapat Kodat86, salah satu sebab sulitnya pembuangan air ke laut karena ada penimbunan sungai Carang yang diubah menjadi kawasan ruko.
Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, sungai Carang itu harusnya dijaga kelestariannya. Selain sebagai alur pembuangan air hujan deras, juga sebagai narasi sejarah. "Ada nilai sejarah tapi itu mau dihilangkan," jelasnya.
Cak Ta'in mensinyalir adanya keterlibatan kepala daerah dalam hal ini. Setidaknya perencanaan dalam penataan kota yang mestinya disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, tapi justru dikorbankan demi keuntungan pribadi atau kelompok.
"Pak gubernur konsentrasi dulu tu membenahi drainase di Tanjungpinang dan Bintan, jangan sampai setiap hujan deras - masyarakat menderita karena banjir," papar Cak Ta'in. (*)
Editor : Redaksi
