Alasan Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam Diungkap Politisi PDIP Jatim: Beliau Pegang Etika

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono saat bersama Cawapres Mahfud MD.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono saat bersama Cawapres Mahfud MD.

i

SURABAYA - Pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dinilai sebagai langkah penuh etika di tengah berbagai kontroversi etis yang mewarnai Pemilu 2024.

“Pak Mahfud MD menunjukkan kepada rakyat Indonesia arti sebuah integritas, arti etika sebagai standar yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Kami semua salut dan angkat topi tanda hormat kepada Prof Mahfud,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono, Kamis (1/2/2024).

“Pak Mahfud memegang etika dan integritas tidak dengan kata-kata, namun dengan tindakan dan suri tauladan, sesuatu yang absen ditunjukkan oleh para pejabat puncak negara dalam pemilu hari ini,” imbuh politisi muda alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Deni mengatakan, saat Mahfud memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri, publik pun paham bahwa tokoh asal Madura tersebut akan menjadi mata hati dan nurani bagi sebuah pemerintahan yang memegang teguh hukum.

“Alasan Pak Mahfud mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik menyadarkan semua orang bahwa politik dan hukum sudah seharusnya dipandu etika, dan itu benar-benar ditunjukkan oleh Pak Mahfud,” ujar Deni.

Satu hal lain yang juga patut diapresiasi dari tindakan Mahfud MD selama ini adalah keteguhannya untuk menjaga nilai etis sebagai seorang menteri yang merupakan bawahan Presiden Jokowi.

Meskipun berkompetisi dengan Gibran Rakabuming sebagai cawapres yang tak lain adalah anak dari Presiden Jokowi, Mahfud sudah berhasil menunjukkan etikanya dengan tidak pernah mengganggu kebijakan Presiden Jokowi.

“Pak Mahfud tidak mengintersep kebijakan politik Jokowi yang diprotes publik dan menjaga kehormatan pemerintah,” jelas Deni.

Deni menegaskan, demokrasi harus berlandaskan etika sebagai fondasinya. “Dan Pak Mahfud sudah menunjukkan bagaimana fondasi etika benar-benar dia pegang teguh. Dia menununjukkan dengan baik di hadapan Presiden Jokowi, di hadapan kita semua, di hadapan rakyat Indonesia,” pungkas Deni. (*)

Berita Terbaru

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

SURABAYA- Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak di bawah umur kembali mencuat. Praktik ini diduga melibatkan seorang pria bernama FR alias FRA,…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

SURABAYA – Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan terselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi y…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

  Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memberi keterangan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu. (Foto: RRI/Chairul Umam) JAKARTA- Komisi …