SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Adam Rusydi mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jatim kembali meraih opini Wajah Tanpa Pengececualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2023.
Menurut dia, dengan capaian positif kesembilan kali itu membuktikan bahwa Pemprov Jatim sangat berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi akuntabilitas. “Yang pertama kami turut merasa bangga Pemprov Jaim mendapat sembilan kali,” katanya dilansir dari Kominfo Jatim, Minggu (5/5/2024).
Ketua DPD Golkar Sidoarjo tersebut optimis raihan itu akan menjadi pemacu semangat agar para ASN Pemprov Jatim lebih disiplin.
Dia optimis, kinerja Pemprov Jatim akan semakin transparan dan menjunjung tinggi akuntabilitas kedepannya. “Semoga predikat WTP semakin memperkuat akuntabilitas. Semoga kedepan penyelenggaraan akan lebih baik,” tambahnya.
Terkait adanya sejumlah catatan dari BPK, Anggota DPRD Jadim dua periode itu berharap agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dia yakin, temuan itu akan direspon baik, sehingga akan cepat diselesaikan.
“Dengan adanya temuan maka akan ditindalanjuti sesuai degan aturan yang berlaku temuan temuan BPK,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mencatat perolehan opini WTP ini merupakan yang kesembilan diraih Pemprov setempat sejak tahun 2015. "Menandakan kinerja Pemprov Jatim sudah sangat baik, efektif, efisien dan akuntabel," katanya usai menerima predikat opini WTP dari BPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis.
Menurutnya capaian tersebut adalah hasil kerja bersama seluruh sektor strategis, khususnya jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim. Terkait rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK, Adhy menyatakan akan memperhatikan, mencatat dan menindaklanjuti sesegera mungkin.
"Rekomendasi BPK bisa menjadi landasan agar Pemprov Jatim terus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,serta meningkatkan kinerja laporan keuangan Provinsi Jatim yang lebih baik," ujarnya. (*)
Editor : Redaksi
