JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan yang melarang kegiatan study tour pelajar. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul terjadinya kecelakaan yang melibatkan rombongan study tour pelajar.
"Yang harus disasar adalah pokok masalahnya yaitu kelaikan kendaraan dan sistem managemen kegiatan tersebut. bukan salahnya program study tour apalagi kesalahan siswanya, keliru kalau yang dilarang study tour-nya," tegas Hetifah dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria DPR RI, Minggu (19/5/2024)
Baca Juga: Sistem PPDB 2025 Berubah dari Zonasi ke Domisili, Komisi X DPR: Akan Difinalisasi 5 Februari
“Kami mendesak agar ditinjau kembali kebijakan ini dan fokus pada perbaikan aspek-aspek yang memang menjadi sumber masalah”
Baca Juga: Shin Tae-yong Dipecat, Komisi X DPR RI Panggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir
Sebagai solusi, Hetifah menegaskan agar fokus kebijakan diarahkan pada inspeksi kelayakan kendaraan dan operatornya. Sekolah sebagai pelaksana kegiatan dan penyedia layanan, serta pemerintah terkait yang mengijinkan kegiatan dilaksanakan tanpa adanya cross check lebih lanjut terhadap kelayakan kendaraan dan keamanan siswa.
Lebih lanjut Hetifah berharap, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan ulang kebijakannya dan fokus pada solusi yang lebih efektif untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan study tour.
Baca Juga: PJs Wali Kota Restu Novi Terima Kunker Spesifik Komisi X DPR RI, Bahas PPDB Zonasi hingga UN
“Kami mendesak agar ditinjau kembali kebijakan ini dan fokus pada perbaikan aspek-aspek yang memang menjadi sumber masalah. Larangan study tour bukan solusi. Yang diperlukan adalah pengawasan lebih ketat terhadap kelayakan kendaraan, operator transportasi, agar kegiatan study tour dapat berjalan dengan aman dan tetap memberikan manfaat edukatif bagi siswa,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (*)
Editor : Redaksi
