DPR akan Fasilitasi Pemerintah untuk Tuntaskan Angka Kemiskinan Ekstrem Lewat RAPBN 2025

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah

i

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada Selasa (4/6/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan akan memfasilitasi pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 apabila hal tersebut belum bisa tuntas di tahun 2024 ini.

“Kita, pemerintah punya target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini. Konvergensi program atas penghapusan ekstrim sudah telah dan terus akan dijalankan jika realisasinya tahun 2024 penghapusan kemiskinan ekstrim belum tuntas kita fasilitasi bersama melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskan,” ujarnya saat memimpin rapat seperti dilansir laman resmi DPR RI.

Sebelumnya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan bahwa saat ini gejolak eksternal memiliki dampak besar bagi kondisi perekonomian di tanah air. Ketegangan geopolitik menjadi ancaman laten bagi aktivitas ekonomi karena bisa mengakibatkan harga komoditas global melonjak serta menghempas kurs rupiah serta berujung menekan ketahanan ekonomi nasional.

Dikatakan Said bahwa tekanan eksternal mengancam karena belum kuatnya sektor pangan energi dan tata kelola devisa. Lebih lanjut ia menilai melonjaknya angka komoditas sejak 2022 justru menuntun pada makin tingginya angka kesenjangan sosial.

“Booming harga komoditas 2 tahun yang lalu persisnya di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas, kesenjangan sosial kian menganga. Angka kesenjangan sosial kian melebar,” ujarnya.

Said menekankan bahwa kue kemakmuran harus dinikmati bersama dan kecenderungan naiknya kesenjangan sosial harus dikendalikan oleh pemerintah. Ia pun menilai seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini masih belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari lembah kemiskinan ekstrem. (DPR)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…