DPR akan Fasilitasi Pemerintah untuk Tuntaskan Angka Kemiskinan Ekstrem Lewat RAPBN 2025

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah

i

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada Selasa (4/6/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan akan memfasilitasi pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 apabila hal tersebut belum bisa tuntas di tahun 2024 ini.

“Kita, pemerintah punya target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini. Konvergensi program atas penghapusan ekstrim sudah telah dan terus akan dijalankan jika realisasinya tahun 2024 penghapusan kemiskinan ekstrim belum tuntas kita fasilitasi bersama melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskan,” ujarnya saat memimpin rapat seperti dilansir laman resmi DPR RI.

Sebelumnya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan bahwa saat ini gejolak eksternal memiliki dampak besar bagi kondisi perekonomian di tanah air. Ketegangan geopolitik menjadi ancaman laten bagi aktivitas ekonomi karena bisa mengakibatkan harga komoditas global melonjak serta menghempas kurs rupiah serta berujung menekan ketahanan ekonomi nasional.

Dikatakan Said bahwa tekanan eksternal mengancam karena belum kuatnya sektor pangan energi dan tata kelola devisa. Lebih lanjut ia menilai melonjaknya angka komoditas sejak 2022 justru menuntun pada makin tingginya angka kesenjangan sosial.

“Booming harga komoditas 2 tahun yang lalu persisnya di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas, kesenjangan sosial kian menganga. Angka kesenjangan sosial kian melebar,” ujarnya.

Said menekankan bahwa kue kemakmuran harus dinikmati bersama dan kecenderungan naiknya kesenjangan sosial harus dikendalikan oleh pemerintah. Ia pun menilai seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini masih belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari lembah kemiskinan ekstrem. (DPR)

Berita Terbaru

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta…

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Sulawesi Barat kembali bergulir. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tanggal…