JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 pada Selasa (4/6/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyatakan akan memfasilitasi pemerintah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 apabila hal tersebut belum bisa tuntas di tahun 2024 ini.
Baca Juga: Target Ambisius Pj. Gubernur, Akhir Tahun 2024 Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur 0 Persen
“Kita, pemerintah punya target penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini. Konvergensi program atas penghapusan ekstrim sudah telah dan terus akan dijalankan jika realisasinya tahun 2024 penghapusan kemiskinan ekstrim belum tuntas kita fasilitasi bersama melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskan,” ujarnya saat memimpin rapat seperti dilansir laman resmi DPR RI.
Sebelumnya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan bahwa saat ini gejolak eksternal memiliki dampak besar bagi kondisi perekonomian di tanah air. Ketegangan geopolitik menjadi ancaman laten bagi aktivitas ekonomi karena bisa mengakibatkan harga komoditas global melonjak serta menghempas kurs rupiah serta berujung menekan ketahanan ekonomi nasional.
Baca Juga: Tim RB Nasional Validasi Keberhasilan Surabaya dalam Program Pengentasan Kemiskinan
Dikatakan Said bahwa tekanan eksternal mengancam karena belum kuatnya sektor pangan energi dan tata kelola devisa. Lebih lanjut ia menilai melonjaknya angka komoditas sejak 2022 justru menuntun pada makin tingginya angka kesenjangan sosial.
“Booming harga komoditas 2 tahun yang lalu persisnya di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas, kesenjangan sosial kian menganga. Angka kesenjangan sosial kian melebar,” ujarnya.
Baca Juga: Jatim Cetak Sejarah Kali Pertama Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit
Said menekankan bahwa kue kemakmuran harus dinikmati bersama dan kecenderungan naiknya kesenjangan sosial harus dikendalikan oleh pemerintah. Ia pun menilai seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini masih belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari lembah kemiskinan ekstrem. (DPR)
Editor : Redaksi
