JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menekankan pentingnya reformasi total pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bidang farmasi. Mengingat, BUMN farmasi Indofarma baru-baru ini tersandung kasus fraud hingga membuat kerugian perusahaan yang membengkak di tahun 2023.
"Ini menjadi warning khususnya di dunia farmasi. Kita lihat hampir di sebagian besar, saya nggak tau problemnya dimana ini, apakah Kimia Farma dan lain-lain saya nggak tau apakah sudah terlalu lama seperti ini. Memang harus ada reformasi total khususnya di dunia farmasi," kata Muslim dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2024).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai selama ini BUMN Farmasi masih kalah dengan swasta. Padahal BUMN seharusnya memiliki kewenangan lebih. Ia pun mengapresiasi kinerja Menteri Erick dan jajaran yang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan di BUMN Farmasi.
"Kita kalah terus dengan swasta. Padahal kita punya kewenangan lebih. Biarpun Pak Menteri telah banyak melakukan, termasuk mengamputasi beberapa BUMN yang kita anggap tidak produktif," imbuhnya.
Diketahui, pada Rabu (28/8) Komisi VI telah menerima serikat pekerja PT Indofarma. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait hak-hak yang belum diberikan. Adapun dalam kesimpulan Raker dengan Kementerian BUMN tersebut, Komisi VI mendorong penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma. (*)
Editor : Redaksi
