JAKARTA - Evaluasi perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan. Hal itu agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Tanah Air.
"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Kami kira ini ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita,"kata Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, yang hadir dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertema ‘Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan’ yang digelar Komisi X DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).
Dalam diskusi yang dihadiri oleh antara lain Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI), Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas) dan Suharti (Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI) itu.
Dilansir Parlementaria DPR, terungkap dalam diskusi itu bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik dan alokasi anggaran yang ada tidak tepat sasaran.
Selain itu, ujar Lestari, upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan sampai di tingkat terbawah. Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Diakui Rerie yang juga legislator dari Fraksi Partai NasDem itu, praktik pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran kerap ditemukan di berbagai daerah.
Sehingga, tambah Wakil Ketua MPR RI ini, distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah harus benar-benar diawasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan. Rerie sangat berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran menjadi perhatian kita bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa. (*)
Editor : Redaksi
