Komisi C DPRD Surabaya Belejeti Kinerja PT YEKAPE, Aset Besar tapi Tidak Sehat

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat Pansus di Komisi C DPRD Surabaya (Foto: RRI)
Rapat Pansus di Komisi C DPRD Surabaya (Foto: RRI)

i

 

SURABAYA - Komisi C DPRD Kota Surabaya menilai, PT YEKAPE belum dikelola dengan baik. Sehingga perlu pembenahan. Masalah ini terbuka dalam rapat pansus YEKAPE yang diadakan pada hari Selasa, 17 Desember 2024.

Dalam Rapat Pansus yang membahas tentang perubahan badan hukum YEKAPE menjadi Perseroda akan tetapi ditemukan banyak sekali kelemahan dari YEKAPE.

Anggota Komisi C, DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael mengatakan, YEKAPE selama ini memiliki Return on Investment (ROI) atau keuntungan investasi sebesar 15 persen. Angka tersebut dinilai belum tergolong pada perusahaan developer yang sehat, karena harus dilihat dari aspek kinerja dan besaran keuntungan yang didapat.

“Selama ini Yekape memiliki RoI di bawah 15 persen, tentu ini tidak sehat untuk perusahaan developer. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi bahwa PT YEKAPE selalu menyetor deviden, tetapi bagaimana kerja mereka dan apakah keuntungan yang diberikan sudah maksimal,” kata Josiah dikutip dari laman RRI, Rabu (18/12/2024).

Josiah juga menyayangkan statement PT YEKAPE yang menyatakan jika perusahaan mereka sudah sehat karena rentang keuntungan untuk perusahaan property sebesar 8-12�alah sehat.

“Kami menyayangkan statement tersebut. Rentang tersebut adalah untung perusahaan property yang kegiatan usahanya adalah sewa menyewa, bukan penjualan properti,” ucapnya.

Lanjutnya, jajaran Direksi YEKAPE juga belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai Time On Market. Ini juga untuk melihat bagaimana produk mereka terjual

“Jadi dari kesemuanya itu, kami belum bisa melihat dengan gambaran yang jelas bagaimna roda perusahaan berjalan,” ujarnya.

Josiah menganggap dengan aset yang besar tentu disayangkan jika kinerja YEKAPE tidak maksimal dan perlu melakukan perbaikan. Pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap efisiensi di perusahaan.

“Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat umum biasanya beranggapan bahwa perusahaan daerah tidak dikelola dengan benar. Nah ini saatnya kita perbaiki, dalam rapat pansus kedepan kita harap sudah terlihat business plan yang baik dari YEKAPE,” pungkasnya. (RRI)

Berita Terbaru

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…