JAKARTA- Pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah, sejak 20 Oktober 2024 dimuilainya pemerintahan Prabowo-Gibran. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, lahan yang dimanfaatkan termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi. Termasuk aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Demikian disampaikan Menteri Ara usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025). Fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya. Juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah," ujar Maruarar.
Maruarat menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah. “Keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai," kata Maruarar.
Maruarar memaparkan pula sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut meliputi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen.
Selain itu, juga Bentuk Bangunan Gedung (BBG) nol persen. Kemudian, penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
"Sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat, rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," ujar Maruarar.
Pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Proses perizinan pembangunan kini telah berbeda.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari. Kini, dipangkas menjadi 10 hari, bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu empat jam.
“Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis," ucap Maruarar.
Maruarar juga menyampaikan, kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Ini sejalan dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.
“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini. Posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita," pungkas Maruarar. (RRI)
Editor : Redaksi
